Prof Sutan Nasomal Minta Presiden Tolak Wacana Jalan Provinsi Berbayar di Jawa Barat
Bandung.Rajawalinusantaratv.id
— Wacana penerapan jalan provinsi berbayar di wilayah Jawa Barat menuai sorotan dari berbagai kalangan. Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar tidak sembarangan menyetujui usulan tersebut apabila benar diajukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dalam keterangannya kepada sejumlah media cetak dan online nasional maupun internasional melalui sambungan telepon seluler dari markas pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia di kawasan Cijantung, Jakarta, pada 13 Mei 2025, Prof Sutan menilai kebijakan tersebut justru berpotensi menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
“Jalan tol berbayar saja selama ini sudah cukup memberatkan masyarakat. Jangan sampai jalan provinsi juga ikut diberlakukan tarif. Saya berharap Presiden RI tidak langsung menyetujui apabila usulan itu benar-benar diajukan,” ujar Prof Sutan Nasomal.
Ketua Umum Perkumpulan Advocate Muda Indonesia (Association of Young Indonesian Advocate) itu menegaskan, saat ini daya beli masyarakat, khususnya di pasar-pasar tradisional di Jawa Barat, masih mengalami penurunan. Kondisi tersebut diperparah dengan naiknya harga kebutuhan pokok yang berdampak pada meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat kecil.
Menurutnya, kebijakan yang berpotensi menambah pengeluaran rakyat harus dikaji secara matang dan mempertimbangkan sisi kemanusiaan.
“Jawa Barat membutuhkan pemimpin yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menambah kesulitan hidup rakyatnya. Seorang pemimpin harus memiliki ilmu keseimbangan, ilmu tata negara, dan mempertimbangkan dampak kemanusiaan dari setiap kebijakan yang dibuat,” tegasnya.
Prof Sutan juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai masih jauh dari sejahtera. Ia menyebut harapan masyarakat sebenarnya sederhana, yakni tersedianya lapangan pekerjaan, kemudahan mencari penghasilan, kebutuhan dapur tercukupi, anak-anak tetap bisa sekolah, serta situasi wilayah yang aman dan kondusif.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa mayoritas masyarakat yang memilih kepala daerah berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, sehingga kebijakan yang memberatkan rakyat dinilai tidak sejalan dengan amanah yang diberikan masyarakat.
“Jika jalan provinsi menjadi berbayar, maka biaya distribusi barang otomatis meningkat dan harga kebutuhan pokok akan kembali naik. Dampaknya sangat luas, mulai dari sepinya pasar tradisional, hilangnya mata pencaharian masyarakat kecil, hingga meningkatnya angka putus sekolah akibat orang tua kehilangan penghasilan,” ungkapnya.
Prof Sutan Nasomal juga meminta Presiden RI untuk bersikap tegas terhadap kepala daerah yang dinilai tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta membuat kebijakan yang memperberat kondisi ekonomi masyarakat.
“Sikap tegas Presiden RI yang benar-benar mencintai rakyat sangat dinantikan masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH.
