Jakarta. Rajawalinusantaratv.id
– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, didorong untuk segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang secara khusus mengajak dan mengatur peran para pengusaha dan orang kaya di Indonesia agar lebih aktif membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Prof Dr KH Sutan Nasomal, SE, SH, MH, Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, saat memberikan pernyataannya kepada para Pemimpin Redaksi media cetak dan daring, baik nasional maupun internasional, di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Menurut Prof Sutan Nasomal, selama ini beban pengangguran dan penciptaan lapangan kerja terlalu banyak ditanggung oleh negara. Padahal, perputaran ekonomi di berbagai pasar di Indonesia sangat ditentukan oleh minat belanja dan investasi para orang kaya.
“Uang orang kaya yang menumpuk di rekening tidak digunakan untuk menghidupkan ekonomi masyarakat luas. Mereka enggan membelanjakan kekayaannya di pasar dalam negeri dan justru merasa lebih nyaman mengalirkannya ke luar negeri. Ini harus menjadi perhatian serius negara,” tegasnya.
Ia mempertanyakan fenomena di mana para pengusaha kaya lebih memilih mengamankan hartanya dalam bentuk dolar Amerika Serikat, emas, maupun saham, serta membelanjakan hasil keuntungannya di luar negeri. Padahal, sejak awal merintis usaha, mereka tumbuh dan mencari keuntungan di Indonesia.
“Pagi-pagi buta mereka memburu dolar dan emas, hartanya makin besar, tapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Setelah menjadi miliarder, yang dipikirkan hanya perut sendiri dan menumpuk kekayaan, bukan kepentingan bangsa,” ujarnya.
Prof Sutan menegaskan bahwa Presiden RI Jenderal Haji Prabowo Subianto dan negara tidak boleh kalah dalam strategi ekonomi. Pemerintah harus menciptakan “kamar khusus” atau ekosistem yang aman dan nyaman agar para pengusaha kaya mau membelanjakan dan mengembangkan hartanya di dalam negeri.
“Jangan biarkan mereka kabur dan membelanjakan uangnya di luar negeri. Para menteri harus bekerja keras menyiapkan strategi agar pengusaha merasa aman dan nyaman berusaha di Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut, Prof Sutan mengingatkan pemerintah agar melihat kondisi ekonomi dari dua sisi. Pertama, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Kedua, menurunnya daya beli masyarakat akibat pendapatan yang tidak sebanding dengan kenaikan harga.
Ia mencontohkan, nilai Rp1 juta pada tahun 2026 secara riil setara dengan sekitar Rp300 ribu pada tahun 2005 jika digunakan untuk kebutuhan hidup. Meski nominal terlihat besar, barang yang diperoleh jauh lebih sedikit.
“Jika orang kaya mau satu kamar dengan negara dan membelanjakan kekayaannya di Indonesia, maka roda ekonomi akan kembali bergerak sehat. Jangan sampai negara justru memberi fasilitas dan utang besar kepada pengusaha, tetapi hasilnya dihabiskan di luar negeri,” tegasnya.
Di sisi lain, Prof Sutan menyoroti kondisi masyarakat kelas menengah yang kini semakin tertekan. Banyak yang sudah tidak memiliki tabungan, bahkan terjerat pinjaman online (pinjol) hanya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
“Selama 11 tahun terakhir, kenaikan harga kebutuhan pokok tidak sejalan dengan penghasilan bulanan masyarakat. Ini menjadi beban berat yang memiskinkan rakyat secara luas,” katanya.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai super krisis sosial-ekonomi, di mana banyak keluarga hanya mampu makan nasi dan mi instan dua kali sehari tanpa lauk bergizi.
“Apakah pantas masyarakat Indonesia pagi, siang, malam hanya makan mi instan dan nasi? Sementara di sisi lain, orang kaya terus menumpuk kekayaan tanpa memikirkan nasib bangsa dan rakyatnya,” pungkas Prof Sutan Nasomal.
Narasumber:
Prof Dr KH Sutan Nasomal, SE, SH, MH
Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional
Presiden Partai Oposisi Merdeka
Pendiri/Pemimpin/Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus
