Merasa Terancam TPA Pesalakan Dibuka, Kades Pegongsoran Minta Jaminan Keamanan
Pemalang,Rajawali Nusantara TV
– Setelah adanya kesepakatan bersama akan dibukanya TPA Pesalakan, Kepala Desa Pegongsoran Turitno minta agar dirinya ada jaminan keselamatan. Sebab, kabar itu memunculkan reaksi dari warga setempat, yakni demo besar-besaran yang ditujukan kepada dirinya.
Pernyataan itu, disampaikannya langsung kepada Kapolres dan Dandim 0711 Pemalang di rapat pembahasan masalah sampah di Gedung DPRD.
Sebelumnya, Asisten l Tutuko Raharjo akan menyampaikan draft dan syarat yang telah menjadi kesepakatan dalam rapat bersama Forkopimda dan dewan.
” Kita akan segera menyusun draftnya, soal apa syarat dan lainnya,” terang Tutuko.
Kembali soal ketakutan Turitno yang merasa terancam jiwanya. Turitno tegas meminta agar hal ini menjadi perhatian serius dan menjamin keamanan jiw
” TPA Pesalakan akan dibuka kembali, kepala desanya akan didemo,” tandasnya
Karena itu, lanjut Turitno saya mohon keamanannya. Silahkan dibuka karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama.
Karena ini sudah menjadi kesepakatan kami selaku kepala pemerintahan yang ada di desa ikut menyetujui.
” Demi kepentingan bersama dan demi Kabupaten Pemalang yang bersih,” ujarnya
Namun demikian, Turitno tegas meminta agar hal tersebut dapat kondusif dan tidak ada hal yang tidal diinginkan.
Jelasnya, Turitno tidak mau kalau dirinya menjadi sasaran kemarahan warga. Sebab, mereka jelas sudah mengancam akan demo besar-besaran.
“Mohon ada jaminan keamanannya. karena kalau TPA Pesalakan itu dibuka, maka kadesnya yang akan didemo warga,” ujarnya.
Tidak Ada Politisasi
Sebelum masalah sampah menjadi besar seperti ini. Beberapa warga Dusun Pesalakan sudah melakukan audiensi dengan dewan sebelum periode ini. Namun tidak ada titik temu.
Karenanya, warga pun berdialog dengan pihak Pemda yang pada akhirnya memutuskan menutup TPA Pesalakan dalam waktu satu tahun sejak ditandatangani Mansur Hidayat selaku Bupati Pemalang.
Warga menuntut beberapa kompensasi, namun saat itu tidak disetujui karena dianggap hanya gertak sambal belaka selain itu pertimbangan anggaran yang tidak ada.
Saat itu, Pemda merasa bahwa persoalan sampah menjadi hal yang mudah ditangani. Makanya, melalui Kepala Bappeda saat itu dicarilah lahan pengganti TPA Pesalakan yakni Di Desa Pedagung dan Desa Purana.
Alih-alih bisa terlaksana malah yang terjadi adalah gejolak dari warga. Hal ini disebabkan karena tidak adanya komunikasi sebelumnya.
Sampai akhirnya, hal ini dianggap Politisasi dalam ranah pilkada. Padahal, sama sekali tidak ada hubungannya.
Pernyataan Mansur Hidayat selaku calon bupati gamblang mengatakan dalam debat Cabub-Cawabub Pemalang kalau sampah ada politisasi.
” Masalah sampah itu ada politisasi, jadi kita sudah berusaha menanggulangi masalah sampah,” katanya saat itu.
Jika ditilik asal muasalnya dimana politisasi ya ?, bukankah persetujuan penutupan TPA Pesalakan Pemda yang menndatangani.
(Chaerun)
