Berita  

YAYASAN CAKRAWALA PEMALANG GELAR ORASI DAN AUDIENSI DI DINDIKPORA SERTA KEJAKSAAN NEGERI, DESAK KEJELASAN PENANGANAN DUGAAN PENYELEWENGAN DANA HIBAH

banner 120x600

PEMALANG, Selasa, 3 November 2026, rajawalinusantaratv.id – Yayasan Cakrawala Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, menggelar aksi orasi dan audiensi di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pemalang serta Kantor Kejaksaan Negeri Pemalang, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.30 hingga 12.20 WIB tersebut dipimpin oleh koordinator lapangan (korlap), Tafsir Slamet, dan diikuti sekitar 15 orang peserta aksi.

banner 325x300

Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan terkait dugaan penyelewengan dana hibah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024. Selain itu, massa juga menyoroti dugaan penyalahgunaan dana hibah serta dugaan penggunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk pembelian sebidang tanah pada tahun 2023 di PKBM Sanggar 21, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang.

Sekitar pukul 09.30 WIB, rombongan Yayasan Cakrawala tiba di Kantor Dindikpora Kabupaten Pemalang dan langsung menyampaikan orasi terkait sejumlah persoalan yang menjadi perhatian mereka.

Selanjutnya, sekitar pukul 10.00 WIB, massa meninggalkan Kantor Dindikpora dan bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri Pemalang.

Pada pukul 10.05 WIB, rombongan tiba di Kantor Kejaksaan Negeri Pemalang. Di lokasi tersebut, peserta kembali menyampaikan orasi dan melanjutkan kegiatan dengan audiensi bersama perwakilan pihak kejaksaan.

Setelah audiensi dan memperoleh penjelasan dari pihak Kejaksaan Negeri Pemalang, sekitar pukul 11.00 WIB peserta aksi meninggalkan kantor kejaksaan dengan tertib.

Dalam kegiatan tersebut, massa membawa satu unit mobil pribadi jenis Mitsubishi Kuda, beberapa sepeda motor, satu bendera Merah Putih, serta dua spanduk berisi tuntutan dan kritik terkait transparansi pengelolaan dana hibah pendidikan di Kabupaten Pemalang.

Dalam audiensi tersebut, koordinator lapangan Tafsir Slamet menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satu poin utama adalah mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang agar memberikan kejelasan dan menuntaskan penanganan dugaan kasus dana hibah di lingkungan Dindikpora Kabupaten Pemalang serta dugaan penyimpangan dana hibah yang berkaitan dengan PKBM Sanggar 21 di Kecamatan Watukumpul.

Tafsir Slamet juga meminta penjelasan mengenai persoalan Surat Keputusan (SK) Bupati yang menurut pihaknya terdapat penerbitan SK ganda.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan keberadaan SK tersebut semata, melainkan mempertanyakan kesesuaian isi SK dengan kaidah rangkaian kegiatan, terutama karena menurutnya tidak terdapat uraian kegiatan secara jelas di dalam dokumen tersebut.

Lebih lanjut, Tafsir menyampaikan bahwa meskipun pihaknya belum dapat menyajikan seluruh data pendukung, baik berupa dokumen maupun data elektronik, pihaknya menyatakan siap menghadirkan pengurus lama maupun pengurus baru apabila diperlukan untuk memberikan keterangan tambahan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pemalang menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum.

Pihak kejaksaan berharap masyarakat dapat terus memberikan dukungan dalam proses penanganan perkara. Ia juga menegaskan bahwa penanganan kasus akan dilakukan secara tegak lurus, berdasarkan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.

Terkait kemungkinan adanya tambahan kelengkapan data maupun bukti baru dari Tafsir Slamet, pihak kejaksaan mempersilakan agar informasi tersebut disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Pemalang untuk dipelajari dan ditindaklanjuti.

Pihaknya menyampaikan bahwa pokok-pokok pertanyaan yang disampaikan dalam audiensi telah mendapatkan penjelasan. Namun, apabila di kemudian hari ditemukan bukti baru, masyarakat dipersilakan untuk menyerahkannya kepada pihak kejaksaan.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Pemalang menjelaskan bahwa pihaknya telah menangani dan mendalami persoalan tersebut sejak Januari 2025.

Menurut penjelasannya, penanganan perkara dilakukan secara hati-hati dengan berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) serta regulasi yang berlaku.

Terkait dokumen SK yang menjadi salah satu pokok persoalan, pihak kejaksaan menyampaikan bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan, SK tersebut merupakan bentuk pencatatan administratif.

Mengenai dugaan adanya penganggaran ganda atau double anggaran yang berkaitan dengan dana PKBM, pihak kejaksaan menyatakan telah melakukan pengecekan kepada Badan Keuangan Daerah (BKD). Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, hingga saat ini belum ditemukan adanya anggaran ganda.

Adapun terkait pengaduan mengenai dugaan penyimpangan dana hibah PKBM Sanggar 21 yang sebelumnya dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pihak Kejaksaan Negeri Pemalang menjelaskan bahwa pengaduan tersebut telah dilimpahkan kepada mereka dan telah ditindaklanjuti.

Namun, untuk sementara penanganan kasus tersebut belum dapat dilanjutkan karena belum ditemukan bukti atau fakta yang dinilai cukup kuat untuk mendukung proses lebih lanjut.

Pihak kejaksaan menegaskan bahwa apabila nantinya ditemukan bukti baru atau fakta tambahan yang menguatkan dugaan tersebut, penanganan perkara dapat ditindaklanjuti kembali sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam keterangannya, pihak pelapor menyampaikan bahwa audiensi yang dilakukan Yayasan Cakrawala Kabupaten Pemalang merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap penggunaan serta pemanfaatan keuangan negara.

Yayasan Cakrawala berharap agar dugaan persoalan dana hibah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang dapat memperoleh kejelasan melalui proses penanganan yang transparan dan sesuai ketentuan hukum.

Pihak pelapor juga memahami bahwa hingga saat ini pihak kejaksaan masih memerlukan pendalaman lebih lanjut karena belum ditemukan bukti yang cukup kuat untuk mendukung proses penanganan perkara ke tahap berikutnya.

Secara keseluruhan, kegiatan orasi dan audiensi Yayasan Cakrawala Kabupaten Pemalang di Kantor Dindikpora dan Kejaksaan Negeri Pemalang berlangsung tertib dan kondusif.

Melalui kegiatan tersebut, Yayasan Cakrawala berharap adanya keterbukaan informasi serta kepastian penanganan atas berbagai dugaan persoalan pengelolaan dana hibah pendidikan di Kabupaten Pemalang.

Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai terdapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Redaksi

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *