PEMALANG, rajawalinusantaratv.id – Aliansi Gondang Bersatu menggelar audiensi dengan sejumlah unsur pemerintah dan penyelenggara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Gondang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Senin (16/11/2026). Audiensi tersebut membahas dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkades di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Gondang.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Gondang mulai pukul 14.15 hingga 17.00 WIB tersebut dikoordinatori oleh Ronggo Warsito selaku Komandan Jenderal Gondang Bersatu dan diikuti sekitar 60 orang.
Audiensi dihadiri Wendy Resnu Pratama, S.STP., M.A.P., Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dinpermasdes Kabupaten Pemalang beserta staf; Dedi Sarwo Aji, A.P.M.H., Camat Taman; Kapten CKE Mahmudin, Danramil 02/Taman; Iptu Widik Triyatno, PS. Kapolsek Taman; Teguh Ambaryanto, Kasi Trantib Kecamatan Taman; serta Tantowi selaku Ketua Panitia Pilkades Gondang.
Dalam audiensi tersebut, Aliansi Gondang Bersatu menyampaikan sejumlah keberatan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap mekanisme pelaksanaan pemungutan suara Pilkades Desa Gondang.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah jumlah pemilih yang mencapai lebih dari 4.800 orang, sementara tempat pemungutan suara hanya dibagi menjadi tiga TPS.
Kondisi tersebut dinilai menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pemungutan suara. Sejumlah warga mengaku kecewa karena masih terdapat masyarakat yang belum dapat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan calon Kepala Desa Gondang.
Atas kondisi tersebut, masyarakat melalui Aliansi Gondang Bersatu menyampaikan tuntutan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkades Desa Gondang. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya dugaan sejumlah warga yang belum mendapatkan kesempatan menggunakan hak pilihnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Panitia Pilkades Gondang, Tantowi, menjelaskan bahwa penetapan jumlah TPS di Desa Gondang telah disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menjelaskan bahwa batas waktu pemungutan suara ditetapkan hingga pukul 13.00 WIB. Namun, bagi masyarakat yang telah datang sebelum batas waktu tersebut dan menyerahkan surat undangan kepada panitia, dilakukan pendataan serta pemanggilan agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya hingga batas akhir pelayanan yang disampaikan panitia, yakni pukul 17.00 WIB.
Sementara itu, Wendy Resnu Pratama, S.STP., M.A.P., menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat beserta bukti-bukti pendukung dapat diajukan kepada bagian hukum untuk selanjutnya dikaji dan disampaikan kepada Plt. Bupati Pemalang.
Ia menegaskan bahwa setiap usulan masyarakat perlu dilengkapi bukti dan melalui mekanisme serta kajian hukum yang berlaku.
Audiensi Aliansi Gondang Bersatu tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus kritik masyarakat terhadap mekanisme pelaksanaan Pilkades di Desa Gondang.
Masyarakat tetap berharap adanya penyelesaian atas persoalan yang mereka nilai merugikan hak pilih warga. Tuntutan utama yang disampaikan adalah agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), mengingat adanya warga yang mengaku belum dapat memberikan hak suaranya.
Di sisi lain, pihak panitia menyatakan bahwa tahapan dan mekanisme pemungutan suara telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan dalam audiensi, pelaksanaan PSU tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa adanya dasar dan proses sesuai ketentuan hukum.
Audiensi yang berlangsung hingga pukul 17.00 WIB tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat dan pihak penyelenggara terkait pelaksanaan Pilkades Desa Gondang.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan secara objektif, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga persoalan ini memperoleh kepastian dan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
Redaksi
















