PEMALANG, Rajawalinusantaratv.id
– Fenomena oknum yang mengaku sebagai wartawan, jurnalis, atau reporter, tetapi juga merangkap sebagai anggota, aktivis, bahkan pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga partai politik, menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga profesionalisme dan independensi pers.
Praktik rangkap peran tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama ketika seorang wartawan menjalankan tugas jurnalistik sekaligus memperjuangkan kepentingan organisasi yang diikutinya. Kondisi ini dapat mengaburkan batas antara kerja jurnalistik, aktivitas advokasi, dan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Dewan Pers melalui Seruan Dewan Pers Nomor 02/S-DP/XI/2023 tertanggal 20 November 2023, yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Dr. Ninik Rahayu, mengingatkan pentingnya menjaga independensi wartawan dan menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan profesi jurnalistik.
Wakil Ketua Dewan Pers, Hendri Chairudin Bangun, juga menegaskan pentingnya pemisahan antara profesi wartawan dan aktivitas organisasi yang berpotensi memengaruhi independensi pemberitaan.
“Seorang wartawan bukan tidak boleh menjadi anggota LSM, namun seorang wartawan harus melepaskan statusnya sebagai wartawan jika ingin menjadi anggota Ormas ataupun LSM, apalagi sampai memberikan statemen di sebuah media. Banyak contoh yang seperti itu, dia (oknum wartawan) menulis berita, di dalamnya dirinya juga sebagai narasumber. Inilah yang menyalahi kode etik jurnalistik,” demikian pernyataan yang dikutip dalam materi tersebut.
Independensi Menjadi Prinsip Utama Jurnalistik
Dalam menjalankan tugasnya, wartawan terikat pada sejumlah ketentuan yang menekankan independensi, profesionalisme, dan tanggung jawab kepada publik.
Pertama, Kode Etik Jurnalistik Pasal 1. Ketentuan ini menyatakan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Kedua, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Standar kompetensi wartawan menekankan pentingnya profesionalisme dan kemampuan menjalankan tugas jurnalistik secara bertanggung jawab. Penerapan prinsip independensi diperlukan agar pemberitaan tidak dikendalikan oleh kepentingan di luar kerja jurnalistik.
Ketiga, Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/IV/2024 tentang Pedoman Perilaku dan Standar Pers Profesional. Ketentuan mengenai perilaku dan standar profesional pers perlu menjadi perhatian setiap wartawan, khususnya terkait independensi, pencegahan konflik kepentingan, dan larangan menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi atau politik.
Ketentuan mengenai rangkap jabatan dan aktivitas politik harus dipahami sesuai ruang lingkup serta bunyi aturan yang berlaku. Karena itu, penilaian atas dugaan pelanggaran perlu didasarkan pada ketentuan yang relevan dan fakta yang dapat diverifikasi.
Rangkap Peran Berpotensi Memicu Konflik Kepentingan
Keanggotaan dalam LSM atau ormas pada dasarnya merupakan hak setiap warga negara. Namun, ketika seseorang menjalankan profesi wartawan sekaligus menjadi pengurus atau aktivis organisasi, batas antara kepentingan organisasi dan tugas jurnalistik harus dijaga secara tegas.
Dalam Seruan Dewan Pers tersebut, ditegaskan bahwa apabila terdapat peristiwa yang menyangkut kepentingan LSM yang dipimpin atau diikuti seorang wartawan, yang bersangkutan wajib menghindari kerja jurnalistik terkait subjek atau objek yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa berita disusun berdasarkan fakta, bukan untuk membela organisasi, menyerang pihak tertentu, atau memperjuangkan kepentingan kelompok.
Persoalan semakin serius apabila seseorang menulis berita mengenai suatu persoalan, tetapi pada saat yang sama juga bertindak sebagai narasumber atau pihak yang berkepentingan dalam persoalan tersebut tanpa transparansi yang memadai. Situasi demikian dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap independensi pemberitaan.
Masyarakat Berhak Menyampaikan Pengaduan
Dewan Pers menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan atau menduga adanya pelanggaran etika jurnalistik. Pengaduan dapat disampaikan melalui saluran resmi Dewan Pers dengan menyertakan bukti yang relevan.
Setiap laporan perlu ditelaah berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan yang berlaku. Dugaan pelanggaran tidak serta-merta dapat dianggap terbukti sebelum melalui proses pemeriksaan yang semestinya.
Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya dilakukan sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya menyampaikan tuduhan, tetapi juga mengumpulkan bukti yang jelas, seperti salinan pemberitaan, identitas media, dokumentasi, dan kronologi kejadian.
Perusahaan pers juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan wartawan yang bekerja di bawah naungannya menjalankan tugas sesuai kode etik jurnalistik dan standar profesional.
Atribut Pers Bukan Alat Tekanan
Profesi wartawan merupakan amanah publik untuk menyampaikan informasi yang benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kartu pers, nama media, maupun jabatan di ruang redaksi tidak seharusnya digunakan sebagai alat untuk menekan pihak lain atau memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok.
Jika seorang wartawan terlibat dalam aktivitas organisasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, transparansi dan pemisahan peran menjadi hal yang mutlak diperlukan. Apabila konflik tersebut tidak dapat dihindari, pilihan untuk menghentikan sementara tugas jurnalistik pada isu terkait atau melepaskan salah satu peran patut dipertimbangkan sesuai aturan yang berlaku.
Jurnalisme bukan alat tekanan, melainkan sarana pelayanan informasi kepada masyarakat. Independensi bukan sekadar slogan, tetapi prinsip utama yang menentukan kredibilitas pers.
Pada akhirnya, yang harus dijaga bukan hanya nama baik profesi wartawan, melainkan juga hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan bebas dari kepentingan tersembunyi.
Red/sus
















