Gorontalo. Rajawalinusantaratv.id
– Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengingatkan para petani di seluruh Indonesia agar tidak ragu melaporkan setiap bentuk pungutan liar (pungli) yang terjadi dalam penyaluran bantuan pemerintah. Ia menegaskan bahwa seluruh bantuan sektor pertanian diberikan secara gratis dan tidak boleh disertai biaya apa pun.
Pesan tersebut disampaikan Sudaryono saat berdialog dengan peserta Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Selasa (23/6/2026).
“Kalau mendapat bantuan pemerintah dalam bentuk apa pun kemudian diminta bayar atau menebus, tolong dilaporkan karena itu tindakan pidana,” tegas Sudaryono.
Menurutnya, seluruh program bantuan pemerintah, baik berupa benih, bibit, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk bersubsidi, maupun berbagai program pendukung lainnya, tidak mengenal istilah tebus murah ataupun biaya administrasi.
Karena itu, para petani diminta untuk tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) dan meminta sejumlah uang dengan alasan tertentu.
“Semua bantuan pemerintah ini gratis. Kalau ada yang mengaku orangnya Pak Menteri, orangnya Pak Wamen, atau siapa pun lalu meminta uang, laporkan,” ujarnya.
Sudaryono menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus memperkuat dukungan bagi sektor pertanian sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penambahan kuota pupuk bersubsidi, penyaluran alat dan mesin pertanian, serta pelaksanaan Program Perluasan Areal Tanam (PAT) di berbagai daerah.
Ia berharap seluruh bantuan yang disalurkan pemerintah dapat diterima secara utuh oleh petani tanpa adanya pemotongan ataupun penyimpangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, Sudaryono menekankan pentingnya peran aktif masyarakat, khususnya komunitas petani, dalam mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah di lapangan. Menurutnya, pengawasan dari masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada penerima yang berhak, berjalan secara transparan, dan tepat sasaran.
“Dengan pengawasan bersama, kita bisa memastikan setiap bantuan pemerintah benar-benar bermanfaat bagi petani dan mendukung peningkatan produksi pertanian nasional,” pungkasnya.
Red
