INDRAMAYU, Rajawalinusantaratv.id
— Pengadaan seragam olahraga dan busana muslim di UPTD SDN Ranggawana, Desa Pegagan, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, menuai keluhan. Sejumlah wali murid menyoroti minimnya transparansi, ketiadaan bukti pembayaran resmi, serta nihilnya musyawarah sebelum penetapan biaya.
Salah seorang wali murid yang enggan disebutkan identitasnya mengaku diminta membayar Rp300.000 untuk paket seragam olahraga dan baju muslim baru. Persoalan mencuat ketika ia meminta tanda bukti pembayaran kepada pihak sekolah.
“Bu, nanti anak saya kalau sudah bayar Rp300 ribu, minta kuitansinya ya, Bu. Minta dicatat peruntukannya buat apa,” ujar wali murid tersebut saat menirukan pesannya kepada wali kelas, Senin (19/10/2026).
Namun, pihak sekolah melalui wali kelas menyatakan tidak menyediakan tanda terima resmi. “Punten, enggak ada kuitansi, tapi yang sudah bayar pasti dicatat,” kata sang guru sebagaimana ditirukan wali murid.
Selain persoalan kuitansi, wali murid mengeluhkan tidak adanya musyawarah bersama komite sekolah maupun orang tua siswa sebelum pengadaan diputuskan. Menurutnya, sekolah semestinya memaparkan rincian harga satuan, dasar kebutuhan, serta memberikan keleluasaan bagi orang tua untuk membeli secara mandiri sesuai kemampuan finansial masing-masing.
Persoalan ini sempat memicu perdebatan di grup percakapan WhatsApp wali murid. Ketiadaan komunikasi dua arah dinilai memberatkan, mengingat kondisi ekonomi tiap keluarga berbeda-beda.
Pengadaan seragam di lingkungan sekolah negeri sejatinya telah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengadaan seragam merupakan tanggung jawab orang tua atau wali, dan pihak sekolah dilarang membebani orang tua melalui penjualan seragam secara sepihak maupun menjadikannya syarat dalam kegiatan belajar mengajar.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak UPTD SDN Ranggawana serta Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu belum memberikan keterangan resmi terkait mekanisme pengadaan seragam maupun alasan ketiadaan kuitansi pembayaran tersebut. Konfirmasi lebih lanjut masih terus diupayakan guna memastikan kepatuhan tata kelola sekolah terhadap regulasi yang berlaku.
Atim Sawano
















