Proyek Irigasi Rp570 Juta di Rancahan Disorot, Ketua IWOI: “Pekerjaan Apa Campur Tanah?”

banner 120x600

Proyek Irigasi Rp570 Juta di Rancahan Disorot, Ketua IWOI: “Pekerjaan Apa Campur Tanah?”

INDRAMAYU | Rajawalinusantaratv.id
— Proyek peningkatan jaringan irigasi permukiman di Desa Rancahan, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, kembali menjadi sorotan. Proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2026 tersebut mendapat perhatian dari Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Indramayu, Atim Sawano.

banner 325x300

Atim meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Indramayu segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, proyek tersebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp570.157.000 dan dikerjakan oleh CV Dua Aksara Nusantara, yang beralamat di Desa Pangkalan.

Sorotan muncul setelah adanya peninjauan di lokasi yang menurut Atim menemukan sejumlah bagian pekerjaan yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya berkaitan dengan material serta metode pelaksanaan konstruksi.

Atim menilai kondisi yang ditemukan di lapangan perlu dibandingkan dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak untuk memastikan apakah seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Ia bahkan meminta Kepala DPUPR Kabupaten Indramayu melihat langsung kondisi pekerjaan tersebut.

> “Kepala Dinas PUPR, coba lihat pekerjaan seperti ini. Apa ini pantas? Tambalnya pakai tanah semua, Pak. Ini tanah semua dan pakai batu lama,” ujar Atim saat menyoroti kondisi proyek di lapangan.

Menurut Atim, apabila benar terdapat penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas, kekuatan, serta umur konstruksi irigasi.

Terlebih, proyek tersebut menggunakan anggaran daerah dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Karena itu, menurutnya, kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama.

> “Itu sangat parah sekali. Pekerjaan apa campur tanah, proyek ratusan juta kayak gini?” tegas Atim.

 

Selain persoalan material, Atim juga menyoroti bagian saluran yang berbatasan langsung dengan aliran kali. Menurutnya, bagian tersebut perlu mendapatkan perhatian dari sisi konstruksi penahan untuk mengantisipasi tekanan air, erosi maupun potensi longsor.

Ia juga mempertanyakan keberadaan material konstruksi lama yang menurut hasil peninjauannya belum dibongkar secara optimal sebelum pekerjaan baru dilaksanakan.

Namun demikian, Atim meminta persoalan tersebut tidak hanya dinilai berdasarkan pengamatan visual. Menurutnya, diperlukan pemeriksaan teknis oleh pengawas pekerjaan dan DPUPR dengan mengacu pada gambar kerja, Rencana Kerja dan Syarat (RKS), spesifikasi teknis, serta dokumen kontrak.

“Kalau memang sesuai spesifikasi, silakan dijelaskan. Tetapi kalau ada yang tidak sesuai, harus diperbaiki sesuai ketentuan,” ujarnya.

Atim menegaskan bahwa kualitas pekerjaan infrastruktur tidak cukup hanya dilihat dari kondisi fisik ketika proyek selesai. Kekuatan struktur dan kemampuan bangunan menghadapi debit air tinggi juga harus menjadi pertimbangan.

Ia khawatir, apabila terdapat bagian konstruksi yang tidak dikerjakan sesuai standar, persoalan tersebut baru akan terlihat ketika musim hujan dan debit air meningkat. Kondisi itu dikhawatirkan dapat berdampak terhadap bangunan irigasi, lahan pertanian, maupun aktivitas masyarakat di sekitar saluran.

> “Ini uang rakyat. Masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur yang berkualitas,” kata Atim.

 

Atim menegaskan, IWOI akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, pengawasan masyarakat dan kontrol media diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, DPUPR Kabupaten Indramayu diminta segera melakukan pemeriksaan langsung di lokasi. Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah bagian-bagian pekerjaan yang dipersoalkan benar-benar tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak atau masih berada dalam batas toleransi teknis yang diperbolehkan.

Apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya ketidaksesuaian, Atim meminta pihak terkait segera mengambil langkah perbaikan sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari CV Dua Aksara Nusantara terkait sorotan tersebut. Demikian pula dari pihak DPUPR Kabupaten Indramayu, belum terdapat penjelasan resmi mengenai hasil pemeriksaan maupun status teknis pekerjaan di lokasi.

Dengan demikian, dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek tersebut masih memerlukan verifikasi dan pemeriksaan teknis oleh pihak yang berwenang. Sorotan IWOI diharapkan menjadi perhatian bagi instansi terkait untuk memastikan proyek yang menggunakan anggaran daerah tersebut dikerjakan sesuai spesifikasi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Masyarakat kini menunggu langkah konkret DPUPR Kabupaten Indramayu untuk memastikan proyek irigasi senilai sekitar Rp570 juta di Desa Rancahan benar-benar memenuhi standar teknis dan ketentuan kontrak yang telah ditetapkan.

Redaksi

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *