Jakarta,Rajawalinusantara TV
—Pakar hukum internasional sekaligus ekonom nasional, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menilai bahwa negara dapat mengalami kehancuran atau kolaps jika jabatan strategis di pemerintahan diisi oleh individu yang mengalami gangguan kejiwaan atau stres berat.3 November 2025
Menurutnya, Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto, perlu melakukan seleksi ulang terhadap pejabat tinggi negara dan menteri, dengan melibatkan pakar kejiwaan dalam prosesnya.
“Agar negara bisa maju, pejabat yang sakit jiwa atau stres sebaiknya dicopot saja. Presiden perlu turun tangan menengahi dan memastikan para pakar kejiwaan dilibatkan dalam proses seleksi pejabat tinggi negara,” ujar Prof. Sutan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (3/11/2025).
Pernyataan itu disampaikan Prof. Sutan menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan daring di Markas Partai Oposisi Merdeka, Jakarta.
Perlu Keterlibatan Ahli Kejiwaan dalam Pemerintahan
Prof. Sutan menjelaskan, banyak persoalan pemerintahan muncul karena pejabat dengan gangguan kejiwaan menempati posisi penting. Ia menilai, di sejumlah negara, pelaku korupsi justru berasal dari kalangan berpendidikan tinggi dan religius, namun secara psikologis mengalami kelainan moral.
“Mengapa pelaku korupsi banyak berasal dari kalangan berpendidikan tinggi? Karena mereka mengalami gangguan kejiwaan khusus — merasa nyaman berbuat salah, tidak merasa bersalah, dan menikmati perbuatannya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa aspek kejiwaan sering diabaikan dalam pemilihan umum dan penunjukan pejabat negara, sehingga pengawasan terhadap kesehatan mental para pejabat menjadi lemah. Kondisi ini, katanya, membuka peluang munculnya kelompok-kelompok koruptif yang bekerja bersama-sama dalam sistem pemerintahan.
Korupsi sebagai Gejala Gangguan Kejiwaan
Prof. Sutan menyoroti fenomena pejabat dengan penghasilan kecil namun memiliki kekayaan tidak wajar hingga ratusan miliar rupiah sebagai bentuk penyakit moral dan kejiwaan yang membahayakan negara.
“Bagaimana mungkin seorang pejabat bergaji lima juta rupiah per bulan memiliki aset hingga triliunan rupiah? Itu tanda gangguan jiwa — penyakit moral yang berbahaya bagi bangsa,” jelasnya.
Ia membedakan dua jenis gangguan kejiwaan:
Gangguan jiwa umum, yakni individu yang kehilangan kesadaran diri, hidup tidak terurus, dan tidak mampu membedakan realitas;
Gangguan jiwa khusus, yakni individu yang sadar penuh, cerdas, dan berpendidikan tinggi, namun menikmati perbuatan salah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Negara yang kaya sekalipun dapat bangkrut apabila banyak pejabatnya mengidap gangguan jiwa jenis kedua ini,” tegasnya.
Usulan Pembentukan Dewan Pengawas Kejiwaan Pejabat
Sebagai langkah perbaikan, Prof. Sutan mengusulkan agar Presiden membentuk dewan pengawas dan kode etik nasional yang melibatkan para ahli kejiwaan, tokoh lintas agama, dan pakar etika pemerintahan. Dewan ini, katanya, bertugas memberikan laporan berkala kepada Presiden mengenai kondisi psikologis para pejabat negara.
“Presiden harus mengetahui jika ada pejabat dengan gangguan kejiwaan berat tetapi menutupi penyakitnya dengan gaya hidup mewah. Banyak psikopat bersembunyi di balik jabatan penting,” ujarnya.
Prof. Sutan menutup pernyataannya dengan pesan moral agar bangsa Indonesia tidak mengabaikan aspek kesehatan mental dalam tata kelola negara.
“Semoga belum terlambat bagi bangsa ini untuk berbenah. Libatkan para ahli jiwa demi menjaga kewarasan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.
Narasumber:
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional dan Ekonom,
Presiden Partai Oposisi Merdeka,
Jenderal Kompii,
Pengasuh Pondok Pesantren Ass Saqwa Plus, Jakarta.
















