Jakarta Rajawalinusantara TV
– Tokoh nasional sekaligus pakar hukum internasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk berani mengembalikan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, langkah tersebut penting demi menghidupkan kembali masa kejayaan lembaga anti-rasuah tersebut.
Ia menilai, menguatkan KPK sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo yang menegaskan perang melawan korupsi sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya.
“Kita mendesak Presiden kembalikan masa kejayaan KPK. Banyak kasus besar tidak tersentuh sejak revisi UU KPK 2019 disahkan,” ujar Prof. Sutan Nasomal, Senin (22/9/2025).
Tuntutan Prof. Sutan Nasomal
Dalam pernyataannya, Prof. Sutan mendesak Presiden melakukan sejumlah langkah strategis, di antaranya:
Menghapus sistem politik oligarkis serta melepaskan pengaruh elite bisnis super kaya dalam penyelenggaraan negara.
Membersihkan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan dari intervensi politik serta mafia hukum.
Merevisi UU KPK dengan mengembalikan independensinya, melepaskan dari kontrol eksekutif, dan mengeluarkan seluruh polisi serta jaksa dari struktur KPK.
Memperkuat instrumen hukum pemberantasan korupsi dengan merevisi UU Tindak Pidana Korupsi, mengesahkan RUU Perampasan Aset, aturan konflik kepentingan, perlindungan korban korupsi, serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal—yang disusun dengan prinsip partisipasi publik yang bermakna.
“Kami ajukan tuntutan: hilangkan intervensi oligarki, sahkan RUU Perampasan Aset, bersihkan lembaga hukum dari politik, dan revisi UU Tipikor,” tegasnya.
Kritik Terhadap Kinerja Korsup V
Selain itu, Prof. Sutan juga menyoroti kinerja KPK Bidang Koordinasi dan Supervisi V (Korsup V) yang membawahi wilayah Bali, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, dan Papua Barat.
Menurutnya, Korsup V belum menunjukkan kinerja optimal karena lebih banyak berfokus pada aspek pencegahan, sementara strategi pendidikan dan penindakan masih minim.
“Pendidikan anti-korupsi memang penting, tapi seharusnya menyasar masyarakat luas, mahasiswa, aktivis, dan media, bukan hanya instansi pemerintah,” ungkapnya.
Prof. Sutan menegaskan, tanpa langkah penindakan yang nyata, upaya pemberantasan korupsi di wilayah tersebut tidak akan memberikan efek jera sekaligus gagal mengembalikan aset negara.
“Sampai hari ini, kita belum mendengar penindakan kasus besar di wilayah V. Apakah memang tidak ada kasus, atau justru kinerjanya yang buruk? Jangan hanya sibuk mengeluarkan statemen ‘mengingatkan’, tanpa tindakan tegas,” tutupnya.
Prof. Dr. Sutan Nasomal dikenal sebagai pakar hukum pidana internasional, ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, serta pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus.
Red/RJN
















