JAKARTA, Rajawalinusantaratv.id
— Masyarakat pencari keadilan di berbagai daerah di Indonesia berharap jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi mampu melakukan pembenahan menyeluruh terhadap penanganan laporan dan pengaduan masyarakat yang dinilai masih menumpuk di sejumlah tingkatan kepolisian.
Harapan tersebut disampaikan Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online, baik dalam maupun luar negeri, melalui sambungan telepon seluler dari kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta, Sabtu (3/10/2026).
Menurut Sutan Nasomal, momentum kepemimpinan baru di tubuh Polri harus menjadi kesempatan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam memastikan setiap laporan dan pengaduan ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Ia menyoroti masih adanya laporan masyarakat yang menurut pengaduan yang diterimanya membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa kejelasan penyelesaian.
“Banyak masyarakat yang mengeluhkan laporan dan pengaduannya belum mendapatkan kejelasan. Dengan adanya kepemimpinan baru di Polri, masyarakat tentu berharap seluruh proses penanganan perkara dapat dilakukan secara transparan dan memberikan kepastian hukum,” ujar Sutan.
Ia berharap Kapolri memberikan perhatian terhadap mekanisme penanganan perkara mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres hingga Polsek, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa laporannya berhenti tanpa penjelasan mengenai perkembangan penanganannya.
Sutan juga menegaskan bahwa pelayanan kepolisian harus bebas dari praktik pungutan atau permintaan imbalan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa dibedakan berdasarkan kemampuan ekonomi.
“Jangan sampai ada anggapan bahwa perkara bisa dipercepat karena ada tarif tertentu, sementara masyarakat yang tidak mampu harus menunggu lama. Semua masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan dan kepastian hukum,” katanya.
Selain persoalan penanganan laporan masyarakat, Sutan juga berharap Polri terus memperkuat pengawasan internal untuk mencegah keterlibatan oknum dalam berbagai tindak pidana, termasuk perkara narkotika maupun dugaan praktik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Ia meminta setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota Polri ditangani melalui mekanisme hukum dan pengawasan yang berlaku, serta tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap proses hukum.
“Kalau ada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana, harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai tindakan segelintir oknum mencoreng nama baik institusi Polri,” tegasnya.
Sutan juga menyinggung pentingnya pemberantasan praktik mafia hukum. Menurutnya, apabila terdapat dugaan keterlibatan atau perlindungan dari oknum aparat terhadap pelaku kejahatan, hal tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif dan berdasarkan bukti.
“Prinsipnya, hukum harus ditegakkan secara adil. Jangan sampai masyarakat memiliki persepsi bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” ujarnya.
Ia berharap Kapolri Jenderal Suyudi dapat menjadikan peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi penanganan perkara, pengawasan internal, serta pemberantasan pelanggaran oleh oknum sebagai bagian penting dalam pembenahan institusi.
“Doa dan harapan masyarakat tentu agar Kapolri mampu menjadi teladan dalam penegakan hukum dan membangun kembali kepercayaan masyarakat. Semua laporan harus mendapatkan penanganan sesuai prosedur dan masyarakat berhak mengetahui perkembangan perkaranya,” pungkas Sutan.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH. — Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) Association of Young Indonesian Advocates, Ketua Umum YPLBH Prof. Sutan Nasomal, SH., MH., Pendiri/Pengasuh Ponpes Ass-Saqwa Plus, Rektor STIA-STIH Pronass, serta Rektor Universitas Bangsa Negara Bersatu (UBNB).
















