Mediasi Buntu, IWOI Indramayu Tempuh Jalur Hukum atas Dugaan Pungli Berkedok Infak di SMKN 1 Gabuswetan
INDRAMAYU | RSJawalinusantaratv.id
– Upaya penyelesaian secara dialogis antara Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Indramayu dengan pihak SMKN 1 Gabuswetan terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang diduga disamarkan sebagai infak dan sedekah pembangunan masjid sekolah berakhir tanpa kesepakatan.
Audiensi yang berlangsung pada Senin, 6 Juli 2026, di ruang pertemuan SMKN 1 Gabuswetan itu dihadiri Kepala Sekolah Abdul Basiruddin, pengawas sekolah, para guru, serta jajaran pengurus DPD IWOI Kabupaten Indramayu yang dipimpin Ketua DPD IWOI Indramayu, Atim Sawano
Dalam kesempatan tersebut, IWOI juga menyampaikan surat permohonan audiensi bernomor 010/DPD-IWOI/IX/2025 yang ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah IX Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mengklarifikasi aduan masyarakat mengenai dugaan adanya pungutan yang disebut sebagai infak dan sedekah untuk pembangunan masjid sekolah.
Namun, proses klarifikasi tidak menghasilkan titik temu.
Pihak sekolah membantah adanya praktik pungutan liar sebagaimana yang dilaporkan, sehingga mediasi berakhir tanpa kesepakatan.
Ketua DPD IWOI Indramayu, Atim Sawano, menegaskan bahwa organisasinya akan menempuh jalur hukum agar persoalan tersebut dapat diuji secara objektif oleh aparat yang berwenang.
“Persoalan ini bukan soal besar atau kecilnya nominal yang diduga dipungut, tetapi apakah terdapat unsur pelanggaran hukum dalam praktik tersebut. Biarkan aparat yang memiliki kewenangan menilai dan membuktikannya,” ujar Atim.
Menurutnya, IWOI telah menerima keterangan dari sejumlah narasumber, termasuk siswa dan mantan wali murid, yang mengaku merasa dirugikan.
Informasi tersebut, kata dia, menjadi dasar bagi organisasi untuk meneruskan laporan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Tugas pers bukan menghakimi seseorang, melainkan menyampaikan fakta dan aspirasi masyarakat serta mengawal prosesnya agar berjalan transparan,” tambahnya.
Sementara itu, Kuasa Hukum IWOI Kabupaten Indramayu, MA Robbi, S.S.H., C.Ps., menegaskan bahwa benar atau tidaknya dugaan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH), bukan organisasi wartawan.
“Yang menentukan benar atau salah bukan IWOI, melainkan lembaga yang berwenang seperti Inspektorat, pengawas, kepolisian, maupun kejaksaan. Semua pihak tetap harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” jelas Robbi.
Ia menambahkan, dalam proses hukum nantinya pihak pelapor berkewajiban membuktikan dalil yang disampaikan, sementara pihak terlapor memiliki hak untuk memberikan bantahan maupun pembelaan sesuai ketentuan hukum.
“Apabila hasil klarifikasi internal belum memberikan kepastian, maka laporan akan kami sampaikan secara resmi kepada aparat penegak hukum. Di sisi lain, pihak sekolah juga memiliki hak untuk membantah seluruh tuduhan tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Tujuan kami bukan menghakimi,
melainkan memastikan aduan masyarakat diproses secara objektif oleh negara,” tegasnya.
Kasus dugaan pungutan berkedok infak pembangunan masjid di SMKN 1 Gabuswetan sebelumnya telah menjadi perhatian publik dan menuai beragam tanggapan dari masyarakat.
Kini, perhatian masyarakat tertuju pada langkah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat serta aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti persoalan tersebut. Publik berharap proses penanganan dilakukan secara transparan sehingga dapat memberikan kepastian apakah infak yang dimaksud benar-benar bersifat sukarela atau terdapat unsur paksaan sebagaimana yang diadukan.
Apabila laporan resmi telah diajukan dan memenuhi ketentuan hukum, maka penanganan perkara selanjutnya akan menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Red
















