Kalimantan Barat, rajawalinusantaratv.id – Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tahun 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat menjadi perhatian publik setelah muncul polemik terkait keputusan dewan juri dalam perlombaan tersebut.
Insiden itu memicu perdebatan di kalangan peserta maupun masyarakat karena salah satu jawaban peserta dinyatakan salah, padahal dinilai telah sesuai dan benar.
Peristiwa tersebut langsung menuai berbagai tanggapan, terutama di media sosial. Banyak pihak menilai adanya kelalaian dalam proses penilaian yang dilakukan oleh dewan juri sehingga menimbulkan ketidakpuasan peserta serta mencederai semangat sportivitas dalam kompetisi pendidikan kebangsaan tersebut.
Menanggapi polemik itu,Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh peserta dan masyarakat atas kejadian yang terjadi dalam perlombaan tersebut.
Akbar menegaskan bahwa pihak MPR RI akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dewan juri maupun sistem pelaksanaan LCC Empat Pilar ke depan.
“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. MPR RI akan melakukan evaluasi terhadap seluruh dewan juri dan sistem perlombaan agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” tegas Akbar.
Ia juga mengungkapkan bahwa kasus serupa ternyata pernah terjadi pada pelaksanaan LCC Empat Pilar di daerah lain pada tahun sebelumnya.
Hal itu menjadi perhatian serius bagi MPR RI untuk melakukan pembenahan sistem penilaian agar lebih profesional, objektif, dan transparan.
“Saya sempat mendengar bahwa tahun lalu di tempat lain juga terjadi peristiwa serupa. Ini tentu menjadi bahan evaluasi penting bagi kami,” ujarnya.
LCC Empat Pilar MPR RI sendiri merupakan ajang edukasi kebangsaan yang bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Karena itu, banyak pihak berharap proses perlombaan dapat berjalan secara adil dan menjunjung tinggi integritas.
Masyarakat pun berharap evaluasi yang dilakukan MPR RI tidak hanya sebatas klarifikasi, namun juga menghasilkan perbaikan nyata terhadap mekanisme penilaian dan kualitas dewan juri demi menjaga kredibilitas ajang nasional tersebut. Halim
















