Indramayu.Rajawalinusantara TV
– Menanggapi pemberitaan yang beredar luas di media online terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh perangkat Desa Rancahan, Kecamatan Gabus Wetan, Indramayu, Kepala Desa setempat, Ibu Titin, bersama Sekretaris Desa Raksabumi, Bapak Sukenda, memberikan klarifikasi pada Senin, 27 Oktober 2025.
Kasus ini bermula dari penerbitan sebuah Akte Hibah yang terbit pada 19 Juli 2022. Akte tersebut dilengkapi dengan tanda tangan dan cap stempel basah resmi dari pemerintah desa. Namun, sejumlah pihak mempertanyakan keabsahan dan proses penerbitan dokumen tersebut, karena terdapat dugaan ketidakjujuran, ketidaksesuaian, dan kelalaian dalam penerbitannya.
Informasi yang beredar di masyarakat mengungkapkan adanya kejanggalan terkait status tanah yang tercatat dalam Akte Hibah tersebut, yang sebelumnya sudah memiliki Akte Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Ditemukan tiga dokumen berbeda terkait tanah yang sama, yang memicu keraguan di kalangan warga dan pemerhati hukum.
Melalui konfirmasi yang dilakukan oleh awak media, Ibu Titin selaku Kepala Desa Rancahan, bersama Bapak Sukenda, selaku Raksabumi, mengakui adanya penerbitan dokumen tersebut. Namun, Ibu Titin menegaskan bahwa dirinya hanya menandatangani dokumen yang sudah jadi, dengan niat semata-mata untuk mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
“Benar, saya (kepala desa) mengakui bahwa saya telah menandatangani dokumen tersebut. Namun, saya hanya bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan. Sayangnya, saya merasa telah dibohongi oleh oknum warga bernama Atma Wijaya bin Taspin yang memanfaatkan situasi ini,” jelasnya.
Ibu Titin juga menyatakan bahwa dirinya akan melaporkan Atma Wijaya bin Taspin kepada pihak berwajib karena merasa telah dijebak dalam penerbitan dokumen tersebut. “Saya pikir ini untuk kepentingan yang benar, makanya saya tandatangani. Namun, setelah mengetahui situasinya, saya merasa tertipu,” tambahnya.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Raksabumi Sukenda, yang menyatakan bahwa pihaknya selalu berusaha mengutamakan pelayanan kepada warga, namun mereka merasa dimanfaatkan oleh oknum tersebut. “Saya sepenuhnya mendukung langkah Ibu Kuwu (Kepala Desa) jika ingin menempuh jalur hukum. Kami hanya bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, tapi ternyata dimanfaatkan oleh oknum tersebut,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Sukenda juga mengimbau agar masyarakat Desa Rancahan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berkembang, dan selalu menjaga kondusivitas agar tercipta suasana yang aman, damai, dan sejahtera di desa.
“Saya berharap masyarakat Desa Rancahan tetap tenang dan tidak terbawa arus kabar yang belum tentu kebenarannya. Mari bersama-sama menjaga kedamaian dan keharmonisan di desa kita,” tutup Sukenda.
Dengan klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai situasi yang berkembang dan tidak terjebak dalam spekulasi yang beredar di luar sana.
Atim Sawano
















