Semarang, 7 Juli 2026 – rajawalinusantartv.id – Indonesia dikenal sebagai negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah.
Mulai dari sektor pertambangan, kehutanan, pertanian, perikanan, hingga potensi energi, seluruhnya merupakan aset strategis yang seharusnya menjadi modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional.
Namun, di tengah melimpahnya potensi tersebut, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan mengapa manfaat kekayaan alam belum sepenuhnya dirasakan. Sebaliknya, berbagai beban ekonomi, termasuk kewajiban perpajakan, dinilai semakin dirasakan oleh masyarakat.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPW IWOI) Jawa Tengah, Teguh Supriyanto, menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan yang transparan mengenai pengelolaan sumber daya alam agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.
“Negara kita kaya akan sumber daya alam. Namun mengapa potensi kekayaan itu belum terasa dampaknya secara nyata bagi kesejahteraan rakyat? Sebaliknya, yang terus bertambah dan dirasakan masyarakat justru beban pajak. Ini menjadi pertanyaan besar yang patut dijawab oleh para pemangku kebijakan,” ujar Teguh.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Hasil pengelolaan kekayaan negara, kata dia, semestinya dapat menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan sehingga masyarakat tidak terus dibebani dengan berbagai jenis pajak maupun pungutan.
“Jika kekayaan alam dikelola secara optimal, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat, maka manfaatnya seharusnya dapat dirasakan melalui peningkatan kesejahteraan, pelayanan publik yang semakin baik, serta berkurangnya beban ekonomi masyarakat,” katanya.
Teguh juga mengingatkan bahwa apabila tata kelola sumber daya alam tidak terus diperbaiki, dampaknya dapat berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat serta meningkatnya tekanan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.
“Bila sumber daya alam tidak memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat, sementara beban pajak terus meningkat, maka masyarakatlah yang akan menanggung akibatnya. Daya beli melemah, usaha kecil semakin tertekan, dan kesejahteraan akan semakin sulit dicapai,” tegasnya.
Meski demikian, Teguh menegaskan bahwa IWOI tidak menolak kewajiban membayar pajak sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam pembangunan. Menurutnya, sistem perpajakan harus dijalankan secara adil, proporsional, dan diimbangi dengan tata kelola kekayaan negara yang transparan serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami tidak menolak pajak. Pajak adalah kewajiban warga negara. Namun masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana kekayaan alam dikelola dan sejauh mana hasilnya dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai negara yang kaya sumber daya alam justru membuat rakyatnya terus menanggung beban ekonomi yang semakin berat,” pungkas Teguh.
Red
















