Kades Karangsari Banjarnegara Resmi Dilimpahkan ke Kejaksaan atas Dugaan Korupsi Dana Desa Rp380 Juta

banner 120x600

Banjarnegara. Rajawalinusantaratv.id

— Kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, memasuki babak baru. Berkas perkara tersangka berinisial IP (62), Kepala Desa Karangsari, dinyatakan lengkap (P-21). Penyidik Satreskrim Polres Banjarnegara resmi melimpahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Banjarnegara untuk tahap penuntutan, Selasa (13/10/2026).

banner 325x300

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, kerugian keuangan negara akibat perkara ini mencapai Rp380.250.622. Kasatreskrim Polres Banjarnegara, AKP Ori Friliansa Utama, mengonfirmasi pelimpahan tersebut setelah kejaksaan menyatakan seluruh syarat formil dan materiil berkas perkara telah terpenuhi.

Modus dan Lima Program yang Disidik

Penyelidikan berawal dari pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Polisi pada 4 Agustus 2025. Dugaan penyimpangan anggaran berlangsung dalam rentang September 2020 hingga Agustus 2024.

Tersangka diduga memanfaatkan jabatan dan kewenangannya sebagai kepala desa untuk menguasai anggaran pada lima kegiatan:

  • Penyertaan Modal BUMDes (2020): Rp20.000.000 (bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah).
  • Ketahanan Pangan Peternakan Sapi (2022): Rp216.000.000 (alokasi anggaran terbesar).
  • Peternakan Kambing (2023): Rp61.100.000.
  • Penyertaan Modal BUMDes (2024): Rp100.000.000 (bersumber dari Dana Desa).
  • Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun IV Karangasem RT 05 RW 04 (2024): Rp38.077.000.

Pemeriksaan Saksi dan Jeratan Hukum

Dalam merampungkan berkas penyidikan, kepolisian telah memeriksa 19 orang saksi, menyita sejumlah dokumen pembukuan desa, serta meminta keterangan ahli penghitung kerugian keuangan negara.

Atas perbuatannya, IP dijerat Pasal 603 dan/atau Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Tersangka terancam sanksi penjara hingga penjara seumur hidup, serta kewajiban pembayaran uang pengganti kerugian negara.

Proses hukum selanjutnya akan berlangsung di persidangan guna menguji fakta materiil serta pembuktian alat bukti dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Suswanto

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *