*GNPK Jawa Tengah bakal menggelar Seminar Pengawasan Anti Korupsi Dalam Pengelolaan Dapur SPPG Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah*
Batang, 15 Nopember 2025
Rajawali Nusantara TV.id
Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi se Dunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2025. Maka Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPW GNPK) Propinsi Jawa Tengah bakal menggelar seminar pengawasan Anti Korupsi dalam pengelolaan Dapur/ Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah.
Hal ini sebagaimana diungkapkan Sekretaris Wilayah GNPK Jateng, Rahmat Dakwah yang memaparkan hasil pengamatannya terkait Pengelolaan Dapur SPPG MBG di Jawa Tengah yang masih belum maksimal pelaksanaannya, terutama ditinjau dari sudut pengawasan anti korupsinya,”
Selama ini khan yang diributkan terkait Kualitas menu makanannya yang sempat para penerimanya mengalami keracunan, namun dibalik semua itu harus juga diawasi sistem penganggarannya. Apakah sudah betul dan tepat pembelanjaannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku?, “ungkap Rahmat Dakwah dalam Rakor Para Ketua GNPK Pantura Barat di Ruko Alfa Prozen Batang. (Jum’at, 14/11-2025).
Rahmat Dakwah juga menjelaskan pihaknya saat Rakor Para Ketua DPK GNPK Pantura Timur di Kudus sebulan yang lalu telah mendeklarasikan pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Pemantauan Dapur/SPPG MBG se Jawa Tengah, ” Pembahasan secara Akademiknya melalui Seminar dan Aksinya melalui Investigasi oleh para Satgas Aktifis GNPK yang berada di Kabupaten /Kota se Jawa Tengah,” imbuh Rahmat.
Senada juga disampaikan Ketua DPK GNPK Kota Pekalongan, Fery yang mendukung penuh Seminar Pengawasan Anti Korupsi Dapur/SPPG MBG yang bakal digelar DPW GNPK Jateng ini untuk turut peran serta masyarakat dalam mencari solusi atas Indikasi carut marutnya pengelolaan Dapur MBG di Jawa Tengah
Sedangkan Ketua GNPK Batang, Angga Risetiawan selaku tuan rumah Rakor Para Ketua GN-PK Pantura Barat menyampaikan arahannya agar segala aktifitas GNPK harus tetap dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku, ” Sesuai panduan dalam buku Cerdas GNPK sudah diatur sesuai hukum yang berlaku mulai dari aktifitas Klarifikasi, Somasi, Investigasi, pelaporan hingga proses di pengadilan. Jadi secara hukum model pergerakkan di GNPK sudah sangat prosedural dapat aman secara hukum. Kami sudah beberapa melakukan Klarifikasi hingga sidang di KIP Jateng, alhamdulillah aman-aman saja. Dan GNPK semakin Asyik, “ungkap Pria yang juga Advokat yang lagi naik daun ini dalam paparannya.
Sedangkan Ketua DPK GNPK Kota Tegal, Edy dan Ketua GNPK Demak, Rohmadi serta Aktifis Kota Pekalongan, Istiadi meminta agar struktur kepengurusan di DPK masing-masing bisa segera ada penyegaran untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi didaerah,
Sebagaimana informasi yang dapat dihimpun Media ini, bahwa sesuai data digital, total dapur yang dibutuhkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah sebanyak 2.753 unit SPPG, dengan kebutuhan tambahan 2.418 dapur untuk mencapai target optimal. Dan sesuai update data digital per 26 September 2025 lalu sebanyak 1.855 SPPG sudah beroperasi.
Dan program Astacita Presiden RI Prabowo ini belakangan ini indikasinya banyak dikelola pihak penguasa atau pengusaha tajir berduit menggunakan Yayasan tertentu, bahkan isunya beberapa Oknum Anggota Legislatif pun turut bermain untuk pengelolaan Dapur SPPG MBG ini di Jawa Tengah.
(Tim)
*
