Indramayu, Rajawalinusantaratv.id
– Aktivitas pengerukan tanah menggunakan alat berat di area persawahan Desa Pegagan, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, menuai sorotan tajam. Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) DPD Indramayu, Atim Sawano, menegaskan bahwa pemanfaatan lahan produktif tidak boleh dilakukan serampangan, terlebih bila material kerukan dikomersialkan sebagai tanah uruk tanpa izin resmi.
Atim mendesak jajaran Polres Indramayu bersama dinas teknis terkait segera turun ke lokasi untuk memeriksa legalitas operasional dan status peruntukan ruang di kawasan tersebut.
“Keberadaan alat berat di sawah tidak otomatis berstatus legal hanya karena mengantongi izin dari pemerintah desa. Harus ada ketegasan dokumen perizinan dari instansi berwenang, kejelasan status lahan, serta tata ruangnya,” ujar Atim.
Sorotan publik mencuat menyusul lalu lalang armada dump truck bermuatan tanah yang melintasi jalan desa hingga jalan provinsi. Pantauan di lapangan pada Selasa (27/10/2026) memperlihatkan intensitas armada pengangkut yang memicu kepulan debu tebal di tengah musim kemarau, sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan mengganggu permukiman warga.
Atim memaparkan, jika pengerukan tanah tersebut diperjualbelikan untuk material timbunan, aktivitas itu wajib tunduk pada regulasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Di samping itu, status zonasi lahan harus diteliti secara ketat.
“Apabila area tersebut masuk dalam kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD) atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), alih fungsi dan kerusakan lahan jelas menabrak aturan hukum. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang harus ditegakkan,” tegasnya.
Karena itu, Atim mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas pihak penanggung jawab kegiatan, alur distribusi tanah, hingga potensi pelanggaran pidananya. Keterlibatan instansi bidang perizinan, pertambangan, dan pertanian juga dinilai mendesak agar penanganan perkara tidak parsial.
Sementara itu, informasi yang beredar di lapangan menyebutkan adanya keterkaitan seorang pihak berinisial M dalam pengelolaan galian tersebut. Namun, peran maupun kapasitas yang bersangkutan belum terkonfirmasi secara resmi.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta klarifikasi kepada pihak pengelola galian, pemerintah desa setempat, serta dinas terkait guna menyajikan informasi yang utuh dan berimbang.
(Redaksi)
















