Fraksi PDI-P Soroti Kinerja LKPJ Bupati Indramayu 2025, Ungkap Kesenjangan Data dan Realita
Indramayu, Rajawalinusantaratv.id
– Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu, Lucky Hakim, tahun anggaran 2025.
Pandangan umum tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Fraksi PDI-P, H. Edi Fauzi, dalam rapat paripurna DPRD pada Rabu (1/4/2026). Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI-P menyoroti berbagai sektor strategis yang dinilai masih menyisakan persoalan antara capaian program dan kondisi riil di masyarakat.
Di sektor keuangan daerah, Fraksi PDI-P menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat sebesar 2,83 persen, dari target Rp 841,663 miliar menjadi Rp 865,502 miliar. Meski capaian tersebut diapresiasi, namun dinilai belum cukup maksimal dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah.
“Peningkatan ini patut diapresiasi, namun harus diikuti langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi PAD secara berkelanjutan,” ujar Edi Fauzi.
Di bidang ketenagakerjaan, Fraksi PDI-P mengkritisi meningkatnya angka pengangguran dari 6,25 persen pada 2024 menjadi 6,47 persen di tahun 2025. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan pertumbuhan industrialisasi serta capaian program perizinan yang justru melampaui target.
“Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi dan kemudahan perizinan belum mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal. Pemerintah daerah harus memperkuat kerja sama dengan pelaku industri agar memprioritaskan tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Pada sektor pendidikan, capaian program “Indramayu Belajar” disebut mencapai 95,40 persen. Namun demikian, Fraksi PDI-P menyoroti masih tingginya angka anak tidak sekolah yang mencapai 22.686 orang. Selain itu, program beasiswa satu mahasiswa per desa dengan target 317 penerima justru tidak terealisasi atau nol persen.
“Kami meminta penjelasan dan langkah konkret untuk menekan angka anak tidak sekolah serta memastikan program beasiswa berjalan sesuai target,” lanjutnya.
Di sektor lingkungan, Fraksi PDI-P mempertanyakan capaian pengelolaan sampah yang dilaporkan mencapai 103,31 persen. Pasalnya, kondisi di lapangan masih ditemukan penumpukan sampah di berbagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS), serta keterbatasan daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Angka capaian tersebut perlu dikaji ulang jika faktanya masih banyak terjadi penumpukan sampah di berbagai wilayah,” ungkap Edi.
Dalam aspek birokrasi, meskipun reformasi birokrasi diklaim meraih predikat memuaskan, Fraksi PDI-P menilai masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) yang bahkan merangkap jabatan. Hal ini dinilai berdampak pada efektivitas kinerja dan pelayanan publik.
“Manajemen talenta seharusnya mampu mengisi jabatan secara definitif. Kondisi ini menunjukkan reformasi birokrasi belum berjalan optimal,” katanya.
Selain itu, Fraksi PDI-P juga menyoroti layanan penyediaan air bersih yang diklaim mencapai 124,96 persen. Namun, kinerja Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA) dinilai masih belum maksimal, ditandai dengan berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan administrasi, kualitas air yang keruh, serta distribusi yang tidak lancar.
Dalam penanganan banjir, Fraksi PDI-P menilai capaian program tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Jumlah desa terdampak banjir justru meningkat dari 17 desa pada 2024 menjadi 23 desa di tahun 2025.
“Ini menunjukkan lemahnya mitigasi bencana. Pemerintah daerah harus lebih serius dalam penataan sistem drainase, terutama di wilayah perkotaan,” tegasnya.
Secara keseluruhan, Fraksi PDI-P menilai terdapat kesenjangan antara capaian angka program dengan realita di masyarakat. Mereka juga menyoroti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
“Kami mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas pemerintah daerah agar benar-benar menyentuh permasalahan masyarakat serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga Indramayu,” pungkasnya.
Atim Sawano
