Indramayu | Rajawalinusantaratv.id
Jagat media sosial tengah ramai membicarakan dinamika internal Pemerintah Kabupaten Indramayu. Sorotan tajam warganet tertuju pada peran Wakil Bupati Indramayu, H. Syaefudin, yang dinilai “dikerdilkan”, bahkan terkesan dilumpuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan regulasi dan perundang-undangan.
Dalam berbagai unggahan dan diskusi warganet, disebutkan bahwa ruang gerak Wakil Bupati dibatasi, tidak diberi keleluasaan peran strategis, serta kerap tersisih dari aktivitas pemerintahan. Situasi ini diduga kuat dipicu oleh adanya pengaruh “pembisik kekuasaan” yang disebut-sebut melibatkan Staf Khusus Bupati Indramayu, Salman Al-Farisi.
Isu tersebut mencuat setelah unggahan akun Facebook Agus Tiang Dermajeng atau Agus TD, Sabtu (7/2/2026) malam, dengan judul tulisan “Skenario Pembisik Bupati dalam Bayang-Bayang Adu Domba Kekuasaan”. Dalam unggahan itu, Agus mengajak publik untuk membuka mata terhadap apa yang ia sebut sebagai kemunduran profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat ego kekuasaan dan praktik manipulatif.
Menurut Agus TD, hanya karena persoalan sepele seperti urusan foto, hobi motoran, hingga hitung-hitungan popularitas media sosial, karier sejumlah pejabat ASN dikorbankan.
“Makin lama diperhatikan, kabupaten ini di bawah pengaruh Stafsus justru menggerakkan langkah dan kebijakan bupati menjauhi logika. Semakin terasa naif, emosional, dan tidak rasional,” tulis Agus TD, yang mengizinkan Rajawalinusantaratv.id mengutip unggahannya.
Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah ASN yang dinilai dekat dengan Wakil Bupati mengalami perlakuan tidak adil. Salah satunya, seorang staf Diskominfo yang dimutasi ke wilayah terpencil sekitar 50 kilometer dari tempat tinggalnya, hanya karena dianggap terlalu dominan dalam publikasi Wakil Bupati dibanding Bupati.
“Tidak berhenti di situ, beberapa tenaga outsourcing yang terlibat dalam publikasi formal tersebut juga diberhentikan,” kritik Agus.
Lebih lanjut, Agus TD menyebut bahwa kondisi ini menciptakan suasana kebatinan yang paranoid di lingkungan birokrasi. Seorang pejabat perempuan di Badan Perencanaan dicopot dari jabatannya hanya karena berfoto bersama Wakil Bupati dalam kegiatan kedinasan. Hal serupa dialami sejumlah pejabat lain yang digeser dari posisinya usai mengikuti tur komunitas motor pada hari libur, yang kebetulan juga diikuti Wakil Bupati.
Puncak arogansi kekuasaan, menurut Agus, terlihat saat Bupati Indramayu disebut enggan menghadiri kunjungan kerja apabila seorang Sekretaris Kecamatan berada di lokasi, hanya karena Sekmat tersebut pernah terlihat mengikuti agenda tur motor bersama Wakil Bupati.
“Bahkan, informasi yang saya terima, istri Sekcam tersebut juga didatangi langsung oleh ‘S’ dan kemudian dimutasi ke PDAM,” ungkap Agus dalam unggahannya yang menuai ratusan komentar warganet, mayoritas warga Indramayu.
Agus TD juga menuding adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Wakil Bupati melalui pengerahan buzzer media sosial, yang diarahkan pada isu dugaan Tunjangan Perumahan (Tuper) saat H. Syaefudin menjabat Ketua DPRD Indramayu.
“Padahal secara hukum, Tuper merupakan hak sah anggota DPRD dan hingga kini masih diterima oleh seluruh anggota dewan periode terbaru,” tegasnya.
Di akhir tulisannya, Agus menyindir bahwa strategi “adu domba” tersebut diduga sengaja dibangun untuk membingkai Wakil Bupati sebagai ancaman politik, sekaligus mengokohkan posisi pihak tertentu di lingkaran kekuasaan. Situasi ini, menurutnya, menciptakan iklim ketakutan di tubuh birokrasi dan membuka ruang terjadinya transaksi jabatan demi kepentingan pribadi.
Unggahan Agus TD pun menuai beragam reaksi warganet. Akun Juendi Saleh berpendapat bahwa semua skenario tersebut merupakan kehendak langsung Bupati, sementara Staf Khusus hanya dianggap sebagai pelaksana.
Komentar bernada sindiran hingga kritik keras juga muncul dari sejumlah akun lain, di antaranya Yoevi Ropiati Salikun, Air Mata Buyung, Dilema Batin, hingga Asep Cepot yang menyoal keberadaan Staf Khusus dari luar daerah.
Aktivis Indramayu, Masdi, turut merespons singkat namun tajam dengan komentar, “Seraaaangggggg,” menandakan sikap kritis terhadap situasi tersebut.
Di sisi lain, komentar lebih moderat disampaikan akun Suwarto Glek yang mengingatkan bahwa Bupati merupakan pilihan rakyat, sehingga masyarakat diminta menilai dan mengawasi kinerjanya secara objektif.
Hingga berita ini ditayangkan, Staf Khusus Bupati Indramayu, Salman Al-Farisi, yang telah dikonfirmasi secara resmi melalui pesan WhatsApp pada Minggu (8/2/2026) pukul 13.31 WIB, belum memberikan tanggapan. Padahal, nomor seluler yang bersangkutan terpantau dalam kondisi aktif.
(Atim Sawano)
