Indramayu, Rajawalinusantaratv.id
–Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Indonesia Cabang Indramayu tengah mempersiapkan aksi unjuk rasa damai di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Aksi tersebut direncanakan berlangsung pada Selasa, 30 Desember 2025, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, dengan melibatkan sekitar 300 personel.
Ketua LSM Penjara Indonesia Cabang Indramayu, Waryono, saat diwawancarai awak media Rajawalinusantaratv.id, membenarkan rencana aksi tersebut. Ia menyampaikan bahwa unjuk rasa digelar sebagai bentuk kepedulian dan kontrol sosial terhadap dugaan penyimpangan pada sejumlah proyek rehabilitasi gedung di lingkungan Disdikbud Indramayu.
“Benar, kami akan menggelar aksi demo di Dinas Pendidikan. Hal ini terkait adanya sekitar 22 pekerjaan proyek bernilai ratusan juta rupiah yang kami duga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan terkesan asal jadi,” ujar Waryono.
Menurutnya, terdapat sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut, termasuk dugaan ketidaksesuaian antara pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan kontraktor atau CV pemenang tender. Ia menilai kondisi tersebut mengarah pada indikasi penyimpangan dan potensi tindak korupsi.
“Kami memantau ada sekitar 22 CV yang mengerjakan proyek tersebut dan diduga terjadi banyak penyimpangan di lapangan,” imbuhnya.
Waryono juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu. Namun, hingga kini belum mendapatkan tanggapan.
“Saya sudah menghubungi Kadisdikbud melalui pesan WhatsApp, namun tidak pernah dibalas. Saat dihubungi pun tidak ada respons. Oleh karena itu, kami menyiapkan personel untuk menggelar aksi damai sebagai bentuk protes sekaligus menyampaikan pendapat di muka umum,” tegasnya.
LSM Penjara Indonesia berharap melalui aksi damai tersebut, pihak terkait dapat memberikan klarifikasi secara terbuka serta mendorong penegakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik, khususnya di sektor pendidikan.
Atim Sawano
