Jakarta. Rajawalinusantara TV
– Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH, Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera memerintahkan jajaran pemerintah mengambil langkah cepat dan terukur dalam menangani meningkatnya jumlah anak putus sekolah akibat dampak melemahnya ekonomi masyarakat.
Dalam pernyataannya di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Sabtu (30/11/2025), Prof. Sutan mengapresiasi sebagian pemerintah daerah yang setiap tahun menyediakan anggaran tebus ijazah bagi siswa yang terkendala administrasi keuangan. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat membantu masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit.
“Alhamdulillah, di beberapa daerah pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk tebus ijazah. Ini sangat membantu masyarakat, khususnya ketika biaya hidup semakin berat dan ekonomi rakyat menurun,” ujarnya saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan online.
Namun, Prof. Sutan menilai bahwa fenomena anak putus sekolah kini memasuki fase yang sangat mengkhawatirkan. Ia mengungkapkan banyaknya aduan masyarakat yang melaporkan bahwa anak-anak mereka berhenti sekolah akibat pendapatan keluarga merosot tajam dan sulitnya mencari pekerjaan.
“Ekonomi lesu membuat masyarakat berutang demi bertahan hidup. Diperkirakan sekitar 40% keluarga saat ini memiliki beban hutang. Bahkan, tidak sedikit rumah tangga berakhir pada perceraian karena tekanan ekonomi. Pada akhirnya, hak anak mendapatkan pendidikan justru terabaikan,” tegasnya.
Ia menilai kenaikan biaya hidup dan sulitnya mencari nafkah merupakan bukti gagalnya sejumlah kepala daerah dalam merespons kondisi ekonomi riil masyarakat. Menurutnya, dampak dari kebijakan yang lemah pada satu dekade lalu juga turut meruntuhkan tatanan usaha kecil rakyat, menyebabkan anak-anak terpaksa berhenti sekolah demi bekerja mencari uang receh di jalanan untuk membantu keluarga.
“Anak-anak memilih tidak sekolah karena mereka harus mencari makan. Ada yang berburu uang receh di jalanan, lalu pulang membawa sedikit hasil untuk adiknya. Ini potret kemiskinan yang tidak boleh diabaikan,” ungkapnya.
Prof. Sutan menilai banyak kepala daerah terlalu sibuk dengan agenda seremonial dan pidato tanpa aksi nyata. Ia mengingatkan bahwa masyarakat menilai apakah para pemimpin benar-benar mampu menjalankan tugas dan amanah jabatannya.
“Jangan jadikan anak putus sekolah sebagai proyek. Pejabat negara digaji dari keringat rakyat. Jangan biarkan jurang kebodohan semakin melebar,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Presiden memiliki peranan penting dalam menggerakkan kekuatan ekonomi masyarakat serta memimpin langsung upaya memastikan pendidikan dasar tetap terpenuhi bagi seluruh anak bangsa.
“Masih ada harapan jika Presiden mampu menggerakkan para pemimpin di bawahnya. Tapi bila jutaan anak sampai putus sekolah karena kepala daerah gagal bekerja, untuk apa para pejabat itu dipertahankan?” pungkasnya.
Narasumber:
Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH
Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional
Presiden Partai Oposisi Merdeka
Jenderal Kompii
Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus
