Pemalang.Rajawalinusantaratv.id
– Kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa seorang siswa Taman Kanak-Kanak (TK) di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, kini berkembang menjadi sorotan baru yang mengkhawatirkan.
Tak hanya menyangkut aspek kesehatan dan keselamatan peserta didik, muncul pula dugaan praktik tidak etis di kalangan oknum wartawan. Sejumlah pihak diduga menerima sejumlah uang agar tidak memberitakan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bumirejo, Ulujami.
Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pemalang yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Pemalang, Nurkholes, pada Jumat, 13 Maret 2026. Namun hingga Selasa, 17 Maret 2026, sejumlah oknum wartawan yang turut hadir dalam kegiatan tersebut diketahui tidak mempublikasikan hasil sidak tersebut.
Berdasarkan pengakuan salah satu oknum wartawan berinisial F, dirinya menerima uang sebesar Rp150 ribu sebagai imbalan agar tidak menayangkan pemberitaan terkait sidak. Ia juga mengungkapkan bahwa praktik serupa diduga dilakukan oleh rekan-rekannya dari beberapa media online lainnya.
Menanggapi dugaan tersebut, Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Pemalang, Suswanto, menyatakan keprihatinannya. Ia menegaskan bahwa tindakan menerima imbalan untuk menutup informasi kepada publik merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik jurnalistik.
“Ini mencoreng marwah profesi wartawan. Pers memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi yang benar dan transparan kepada masyarakat. Jika benar ada praktik seperti ini, harus ditindak tegas,” ujar Suswanto.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan menelusuri kebenaran informasi tersebut dan tidak segan mengambil langkah tegas terhadap oknum yang terbukti melanggar. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap media harus dijaga dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.
Kasus ini pun menjadi pengingat penting bahwa pengawasan terhadap program publik, khususnya yang menyangkut keselamatan anak-anak, harus berjalan transparan dan bebas dari intervensi kepentingan apa pun.
Mr. Halim
