Dugaan Pemotongan Gaji Pegawai Puskesmas dan RSUD di Indramayu: Praktik Pungli atau Tidak?
Indramayu. Rajawalinusantara TV
– Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu kembali menjadi sorotan setelah beredar kabar tentang dugaan pemotongan gaji pegawai Puskesmas dan RSUD. Isu ini mencuat setelah sejumlah media memberitakan tentang kewajiban pemotongan gaji para pegawai THL dan BLUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Atim SP, Ketua IWOI DPD Indramayu, mengungkapkan bahwa setelah melakukan audensi ke Dinas Kesehatan Indramayu, diduga adanya pungutan liar (pungli) pemotongan gaji senilai Rp 3.000 hingga Rp 5.000 per orang. Ia menambahkan bahwa pegawai pun merasa ragu terhadap pemotongan tersebut.
Burhan, Wakil Ketua DPD IWOI Indramayu, juga menyatakan bahwa kabar ini menyeruak di tengah ketidaktransparan Dinas Kesehatan Indramayu dalam mengelola keuangan daerah. Ia menekankan bahwa pemotongan gaji tersebut dapat mempengaruhi kualitas mutu pegawai.
Atim dan Burhan sepakat bahwa praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli) dan berpotensi melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, mereka meminta Inspektorat Kabupaten Indramayu dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera bertindak dan memeriksa kebenaran informasi ini.
Inspektorat dan APH diminta untuk memastikan kebenaran informasi dan mencegah kerugian negara serta menjaga kualitas layanan publik di sektor kesehatan. Jika terbukti adanya pungutan liar, maka perlu diambil tindakan tegas terhadap oknum yang bertanggung jawab.
Praktik pungli ini dapat merugikan negara dan masyarakat, serta merusak kualitas layanan publik di sektor kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan investigasi yang menyeluruh dan transparan untuk mengungkap kebenaran dan mengambil tindakan yang tepat.
Atim sawano
