“Prof. Dr. Sutan Nasomal Desak Presiden Segera Tuntaskan Proyek Mangkrak ‘Rumah Hantu’ Pemkab Sukabumi”

banner 120x600

Media rajawalinusantara TV

Sukabumi, 26 Agustus 2025 – Pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi di Desa Cangehgar, Kecamatan Palabuhanratu, yang mangkrak selama bertahun-tahun, kini menuai sorotan tajam. Bangunan megah lima lantai yang terbengkalai itu bahkan dijuluki masyarakat sebagai “Rumah Hantu” karena kondisinya yang menyeramkan dan tidak terurus.

banner 325x300

Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional sekaligus ekonom, menyayangkan terbengkalainya proyek bernilai ratusan miliar tersebut. Ia meminta Presiden RI, Prabowo Subianto, agar segera memerintahkan menteri terkait bersama Gubernur Jawa Barat untuk menuntaskan pembangunan kantor Bupati Sukabumi tersebut.

“Kok bisa ya pembangunan kantor Bupati Sukabumi mangkrak bertahun-tahun? Bangunan sudah berdiri tapi dibiarkan mangkat, tidak dirawat, dan tidak diselesaikan. Saya minta dengan hormat agar Presiden segera turun tangan dan memerintahkan pembantunya untuk menuntaskan pembangunan perkantoran Pemkab Sukabumi ini,” ujar Prof. Sutan dalam keterangannya kepada media, di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta (26/8).

Menurutnya, kondisi proyek ini bukan hanya merugikan masyarakat Sukabumi, tetapi juga memalukan di mata wisatawan mancanegara. Hal itu karena lokasi gedung berada tidak jauh dari kawasan wisata legendaris Pantai Pelabuhanratu yang terkenal dengan mitos Nyi Roro Kidul.

Proyek Ratusan Miliar yang Mangkrak

Proyek yang dimulai sejak 2020 tersebut telah menghabiskan anggaran daerah sekitar Rp180 miliar. Namun, hingga kini hanya meninggalkan bangunan terbengkalai. Rencana awalnya, gedung lima lantai ini akan menjadi pusat pelayanan publik terpadu. Sayangnya, yang tersisa hanyalah dinding berlumut, kaca pecah, serta ilalang yang menjulang tinggi, menambah kesan menyeramkan layaknya “rumah hantu.”

Dana tambahan yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan diperkirakan mencapai Rp100 miliar. Pemerintah daerah menyebutkan proyek baru bisa dilanjutkan pada 2027 atau 2028, yang berarti masyarakat harus menunggu bertahun-tahun lagi.

Cermin Buruk Tata Kelola

Fenomena ini, kata Prof. Sutan, mencerminkan lemahnya tata kelola anggaran daerah. Uang rakyat ratusan miliar rupiah yang seharusnya dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan, layanan kesehatan, atau pendidikan, justru terkubur dalam beton tak terpakai.

“Gedung Pemda ini hanyalah salah satu contoh. Masih ada proyek bandara dan gedung amfiteater yang sama-sama mangkrak. Pemerintah harus segera mengambil tindakan nyata, bukan sekadar janji. Masyarakat menunggu tanggung jawab agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat,” tegasnya.

Prof. Dr. Sutan Nasomal, yang juga menjabat Presiden Partai Oposisi Merdeka sekaligus pendiri Pesantren ASS SAQWA PLUS, menegaskan bahwa penyelesaian proyek ini penting demi memulihkan kepercayaan publik.

Red/RJN

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *