Jakarta.Rajawalinusantara TV
– Permasalahan banjir yang terus menerus melanda wilayah DKI Jakarta hingga kini belum menemukan solusi yang tuntas. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat: apakah pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk melibatkan para pakar, baik dari dalam maupun luar negeri, guna menangani persoalan ini secara serius? Demikian disampaikan oleh Prof. Dr. Sutan Nasomal, pakar hukum internasional sekaligus ekonom, dalam pernyataannya kepada para pemimpin redaksi media cetak dan online dari dalam dan luar negeri di kantor pusat Partai Oposisi Merdeka, Kalisari, Cijantung, Jakarta, pada 13 Agustus 2025.
Menurut Prof. Dr. Sutan Nasomal, banjir yang terus berulang di lima wilayah DKI Jakarta — yaitu Jakarta Pusat, Timur, Utara, Barat, dan Selatan — merupakan masalah klasik yang tak kunjung selesai. Ironisnya, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkesan mengabaikan persoalan ini, padahal banjir kerap terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Permasalahan banjir ini memang erat kaitannya dengan peningkatan intensitas curah hujan yang mengguyur Jakarta secara intensif. Contohnya, pada Senin (12/8/2025), hujan deras berlangsung sejak siang hingga menjelang maghrib,” ujarnya.
Selain itu, resapan air di Jakarta semakin menipis akibat buruknya tata kelola kota dan pembangunan yang tidak terencana, terutama pendirian bangunan permanen di sepanjang bantaran sungai. Salah satu contohnya adalah kawasan Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, di mana produktivitas penghijauan telah hilang sehingga kemampuan resapan air berkurang drastis.
“Hal ini menyebabkan erosi terhadap fungsi sungai dari hulu hingga hilir dan menjadi akar permasalahan banjir yang berulang dari waktu ke waktu,” jelas Prof. Dr. Sutan Nasomal.
Mengakhiri pernyataannya, Prof. Dr. Sutan Nasomal menegaskan bahwa solusi jangka panjang atas banjir di Jakarta tidak dapat ditangani oleh Pemerintah Provinsi saja. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menginstruksikan seluruh menteri kabinet Merah Putih agar merumuskan dan mengimplementasikan strategi terpadu. Selain itu, anggaran khusus dari kementerian terkait perlu dialokasikan agar penanganan banjir tidak hanya menjadi beban APBD DKI Jakarta, tetapi juga APBN, sehingga solusi yang efektif dan berkelanjutan dapat tercapai.
“Ini bukan hanya soal penataan kota, tapi juga soal kemauan politik dan sinergi seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah,” tutup Prof. Dr. Sutan Nasomal, yang juga merupakan Presiden Partai Oposisi Merdeka dan pendiri Pondok Pesantren Ass Sama Plus Jakarta.
Red/rajawalinusantara TV
