INDRAMAYU. Rajawalinusantaratv.id
— Koordinator Forum Peduli Indramayu (FPI), Masdi, mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Rabu (4/11/2026). Kedatangannya bertujuan mendesak lembaga antirasuah tersebut untuk segera mengusut tuntas dugaan praktik suap bermodus ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.
Dalam tuntutannya, Masdi meminta KPK memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk Bupati Indramayu Lucky Hakim. Dugaan keterlibatan ini mencuat menyusul laporan pengaduan masyarakat (Dumas) yang diajukan oleh seorang pengusaha berinisial HK, yang diketahui merupakan salah satu orang dekat sang bupati.
“Dugaan ijon proyek ini harus segera diproses. Panggil semua pihak yang terlibat, termasuk Bupati Lucky Hakim yang disebut-sebut menerima aliran dana ijon proyek berdasarkan laporan HK. Kami meyakini aduan ini beralasan kuat karena pelapor merupakan figur yang berada di lingkaran terdekat,” ujar Masdi.
Dalam aksi pelaporan tersebut, FPI bersama lima aliansi ormas dan lembaga swadaya masyarakat—antara lain WN 88, GMPAR, FKPM, serta tokoh masyarakat Indramayu—menyampaikan tiga tuntutan utama:
Mendesak KPK menindaklanjuti secara cepat laporan dugaan ijon proyek APBD di lingkungan Pemkab Indramayu.
Memeriksa seluruh pihak yang terkait dengan rangkaian transaksi dana suap ijon proyek tersebut.
Menindak tegas pihak-pihak yang terbukti menjadi aktor intelektual di balik skema korupsi anggaran di Kabupaten Indramayu.
“Kehadiran kami merupakan bentuk komitmen untuk menjaga Kota Mangga agar bersih dari praktik KKN. Skema ijon proyek ini jelas merugikan masyarakat dan merusak tata kelola anggaran. Jika tidak segera diproses, kami akan menggelar aksi lanjutan di Gedung KPK,” tegas Masdi.
Alur Dugaan Ijon Proyek Berdasarkan Laporan ke KPK
Dugaan praktik pemungutan uang muka proyek sebelum pengerjaan resmi berjalan (ijon) ini sebelumnya dilaporkan oleh HK ke KPK pada Kamis, 29 Oktober 2026. Laporan tersebut memuat kronologi peristiwa serta dokumen pendukung berupa dokumentasi pertemuan dan bukti transaksi keuangan yang melibatkan kontraktor dan pihak-pihak di lingkungan Pemkab Indramayu.
Berdasarkan berkas aduan, dugaan ijon berkaitan dengan alokasi proyek konstruksi APBD Indramayu tahun anggaran 2025:
Desember 2024: Pertemuan awal berlangsung di sebuah hotel di Cirebon pada 8 Desember 2024 antara LH dan kontraktor asal Cirebon berinisial RS, difasilitasi oleh pelapor. Dua hari kemudian (10/12/2024), RS diduga menyerahkan uang tunai sebesar Rp1 miliar dengan imbalan alokasi pekerjaan konstruksi APBD 2025. Dana tersebut disetorkan ke rekening bank swasta di Gunung Sari melalui orang dekat berinisial AS dan FR. Penyerahan berlanjut pada 29 Desember 2024 di Mal Ciputra Cibubur senilai Rp500 juta via perantara AY dan IR, disusul kesepakatan komitmen tambahan Rp500 juta pada Januari 2025.
Maret – April 2025: Pihak Pemkab Indramayu melalui perantara berinisial HL menyerahkan daftar rencana paket proyek dari tiga dinas—Dinas PUPR, Disdikbud, dan Dispora—kepada RS dengan total estimasi nilai proyek mencapai Rp7,02 miliar.
Mei – Juli 2025: Skema serupa dilaporkan menjangkau pengusaha asal Sukabumi berinisial HH dan BZ. Pada 27 Mei 2025, terjadi pertemuan di Resto Senayan Golf Club Jakarta yang berlanjut pada transfer dana senilai Rp750 juta ke rekening IM, kerabat dekat LH. Pada hari yang sama, digelar pertemuan lanjutan di Grand Hyatt Jakarta. Sehari berselang (28/5/2025), dana tunai senilai Rp2,5 miliar dalam bentuk valuta asing (dolar) diserahkan di kawasan Tangerang Selatan sebelum kemudian diteruskan ke LH di Plaza Indonesia. Pada 30 Juli 2025, penambahan komitmen modal senilai Rp2,5 miliar kembali dibahas untuk menjamin prioritas alokasi proyek.
Sedikitnya tercatat 10 kontraktor diduga terimbas praktik tersebut. Hingga laporan ini diproses oleh pengadu ke KPK, publik Indramayu menanti tindak lanjut resmi dan proses klarifikasi dari lembaga penegak hukum terkait keterlibatan nama-nama yang tercantum dalam aduan.
Atim Sawano
















