PEMALANG, rajawalinusantaratv.id – Aliansi Mahasiswa Kabupaten Pemalang (AMKB) menggelar aksi unjuk rasa sekaligus penyampaian aspirasi di depan Pendopo Kabupaten Pemalang, Rabu (4/11/2026). Aksi yang berlangsung mulai pukul 13.50 hingga 15.20 WIB tersebut diikuti sekitar 18 orang mahasiswa dengan koordinator lapangan (Korlap), Fadil Nur Sidik.
Aksi tersebut dilatarbelakangi keprihatinan mahasiswa terhadap persoalan perundungan (bullying) di wilayah Kabupaten Pemalang. Dalam aksi itu, AMKB menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang, khususnya terkait perlindungan anak dan transparansi penanganan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Salah satu tuntutan utama AMKB adalah mendesak Pemerintah Kabupaten Pemalang agar segera merealisasikan pembentukan Satuan Tugas Komisi Perlindungan Anak Daerah (Satgas KPAD) di tingkat kabupaten.
Mahasiswa menilai keberadaan kelembagaan tersebut sangat penting sebagai upaya memperkuat perlindungan anak serta mencegah terjadinya kasus perundungan di lingkungan pendidikan maupun masyarakat.
AMKB juga meminta agar pembentukan Satgas KPAD melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk mahasiswa, sehingga tidak hanya diisi oleh perwakilan instansi pemerintahan.
Selain itu, AMKB menyampaikan kekecewaan terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang yang dinilai belum memberikan ruang dialog secara optimal ketika mahasiswa hendak menyampaikan aspirasi melalui audiensi.
“Katanya Sekda Kabupaten Pemalang akan melakukan klarifikasi atas tertundanya atau tidak bisanya menemui kami, Aliansi Mahasiswa Kabupaten Pemalang, yang akan melaksanakan audiensi. Kami mahasiswa berdiri dan bergerak untuk menyampaikan aspirasi demi keadilan dan kebenaran bagi masyarakat Indonesia,” ungkap perwakilan AMKB.
Selain persoalan perlindungan anak, AMKB juga menyampaikan tuntutan agar Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak bersedia mendengarkan aspirasi mahasiswa.
AMKB turut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti dugaan praktik jual beli jabatan yang disebut-sebut melibatkan Sekretaris Daerah dan Bupati Pemalang melalui proses penyelidikan yang transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.
Tuntutan tersebut merupakan aspirasi dan dugaan yang disampaikan oleh massa aksi dan memerlukan pembuktian serta tindak lanjut dari aparat penegak hukum.
Dalam kegiatan tersebut, Kabagops Polres Pemalang, Kompol Amin Mezi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kehadiran Polres Pemalang pada prinsipnya untuk memberikan pelayanan dan pengamanan selama pelaksanaan aksi unjuk rasa maupun audiensi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Kabupaten Pemalang.
Terkait penanganan kasus bullying yang terjadi di wilayah Kabupaten Pemalang, pihaknya menyampaikan bahwa proses penanganan telah berjalan secara normatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa Polres Pemalang membuka ruang konfirmasi apabila terdapat hal-hal yang ingin dipertanyakan mahasiswa mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut. Untuk penjelasan teknis, konfirmasi dapat dilakukan melalui Satreskrim Polres Pemalang selaku satuan yang menangani perkara.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, Bagus Sutopo, memberikan penjelasan terkait perkembangan penanganan kasus bullying yang menjadi perhatian mahasiswa.
Menurutnya, kasus tersebut telah ditangani oleh aparat kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga menyampaikan bahwa Kepala SD Negeri 01 Kebondalem telah dicopot dari jabatannya. Sementara itu, kemungkinan adanya langkah atau tindakan lainnya masih dalam penanganan Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.
Sebagai langkah antisipasi terhadap terjadinya kasus bullying, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah memerintahkan Dinas Pendidikan untuk membuka akses pelayanan dan pengaduan bagi masyarakat apabila menemukan atau mengetahui adanya dugaan kasus perundungan di wilayah Kabupaten Pemalang.
Terkait tuntutan pembentukan Satgas KPAD, Bagus Sutopo menjelaskan bahwa prosesnya perlu didahului dengan sosialisasi agar mekanisme pembentukan dan perekrutan dapat berjalan sesuai ketentuan serta tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Ia juga menegaskan bahwa pembentukan KPAD di Kabupaten Pemalang akan segera diupayakan sesuai peraturan yang berlaku dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk mahasiswa dan masyarakat.
Aksi penyampaian aspirasi tersebut menjadi bentuk kepedulian mahasiswa terhadap pentingnya perlindungan anak, pencegahan perundungan, serta keterbukaan pemerintah daerah dalam merespons berbagai persoalan masyarakat.
AMKB berharap tuntutan yang telah disampaikan tidak berhenti sebatas penjelasan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak.
Dengan adanya komunikasi antara mahasiswa, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum, diharapkan berbagai persoalan di Kabupaten Pemalang dapat diselesaikan secara transparan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Halim)
















