Indramayu, Rajawalinusantaratv.id
— Aktivitas penggalian tanah di kawasan persawahan Desa Kendayakan, Kecamatan Terisi, menuai sorotan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPD IWOI) Kabupaten Indramayu, Atim Sawano, mendesak instansi berwenang segera turun ke lapangan guna meninjau legalitas perizinan, kesesuaian tata ruang, serta dampak sosial-lingkungan dari kegiatan tersebut.
Menurut Atim, pengawasan langsung oleh pemerintah daerah dan dinas teknis sangat penting untuk memastikan kegiatan tersebut tidak melanggar zonasi lahan maupun merugikan masyarakat sekitar.
“Apabila terdapat aktivitas penggalian yang berpotensi merusak lahan pertanian produktif atau menimbulkan dampak buruk bagi warga, instansi terkait harus segera memeriksa langsung ke lapangan secara menyeluruh. Segala sesuatunya wajib diuji berdasarkan fakta dan koridor hukum yang berlaku,” ujar Atim, Minggu (26/10/2026).
Selain legalitas lahan, Atim menyoroti gangguan polusi udara berupa debu tebal yang dipicu oleh hilir-mudik armada dump truck pengangkut tanah di sepanjang jalan desa hingga jalan provinsi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengancam kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
“Aktivitas usaha jangan sampai mengorbankan kepentingan publik. Jika debu jalanan sudah mengganggu dan membahayakan pengguna jalan, pengelola harus mengambil tindakan nyata, seperti penyiraman berkala dan pembersihan ceceran tanah,” tegasnya.
Guna mencegah persoalan berlarut-larut, IWOI Indramayu mendorong sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dinas teknis terkait, serta aparat penegak hukum untuk menelusuri keabsahan operasional tambang tersebut.
Terdapat beberapa landasan regulasi utama yang perlu ditelaah dalam persoalan ini:
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, mengenai penguasaan sumber daya alam oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang membatasi alih fungsi lahan pertanian pangan produktif.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terkait kesesuaian pemanfaatan ruang dan izin zonasi wilayah.
Kendati demikian, Atim menggarisbawahi pentingnya asas praduga tak bersalah dan independensi pers. Menurutnya, kepastian ada atau tidaknya pelanggaran mutlak mengacu pada hasil verifikasi dokumen perizinan dan pemeriksaan faktual di lapangan.
“Pemberitaan harus tetap berimbang dan berbasis data. Semua pihak yang berkaitan berhak diberi ruang hak jawab untuk menyampaikan klarifikasi, sehingga publik memperoleh informasi yang utuh dan objektif,” tutupnya.
Red/01
















