INDRAMAYU, Rajawalinusantaratv.id — Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) resmi menahan Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022–2025, Rabu (21/10/2026).
Syaefudin keluar dari ruang penyidikan Kejati Jabar sekitar pukul 16.15 WIB dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah, sebelum akhirnya digiring petugas menuju mobil tahanan. Penetapan tersangka ini merujuk pada perannya saat masih menjabat sebagai Ketua DPRD Indramayu periode 2019–2024. Perbuatan para tersangka diperkirakan merugikan keuangan negara hingga Rp 18,7 miliar.
Selain Syaefudin, Kejati Jabar turut menahan tersangka lain berinisial IH, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Indramayu. Sementara itu, satu tersangka lainnya berinisial AF yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Indramayu mangkir dari agenda pemeriksaan akibat kecelakaan.
“Tim penyidik hari ini melakukan upaya paksa penahanan terhadap dua tersangka, yaitu S (Syaefudin) dan IH,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya.
Nur menjelaskan bahwa tersangka AF belum dapat diperiksa maupun ditahan karena pihak kuasa hukumnya menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter.
“Untuk tersangka AF, setelah dipanggil, penasihat hukumnya mengirimkan surat keterangan dokter yang menyatakan tersangka beberapa hari sebelumnya mengalami kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, penahanan hari ini baru dilakukan terhadap dua tersangka,” kata Nur.
Usai menjalani pemeriksaan medis dan dinyatakan sehat, Syaefudin bersama IH langsung dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kebon Waru, Bandung. Keduanya akan menjalani penahanan tahap pertama selama 20 hari ke depan, terhitung hingga 9 November 2026.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan dakwaan primer Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001.
Secara subsider, penyidik mengenakan Pasal 604 KUHP jo Pasal 20 huruf c, serta pasal-pasal terkait dalam UU Tindak Pidana Korupsi.
(Pewarta: Atim Sawano)
















