DPD IWOI INDRAMAYU LAPORKAN OKNUM ASN KE INSPEKTORAT TERKAIT PENYALAHGUNAAN WEWENANG

banner 120x600

INDRAMAYU.Rajawalinusantaratv.id

— Dugaan penarikan pungutan tidak resmi terhadap pedagang di Pasar Jatibarang memicu langkah tegas dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPD IWOI) Kabupaten Indramayu. Organisasi profesi jurnalis ini resmi melayangkan surat aduan ke Inspektorat Kabupaten Indramayu untuk mendesak pemeriksaan menyeluruh sesuai aturan perundang-undangan.

banner 325x300

Surat bernomor 07/DPD-IWOI/X/2026 tersebut meminta penelusuran atas dugaan pelanggaran disiplin aparatur sipil negara (ASN) serta potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan pungutan di pasar tradisional tersebut.

Ketua DPD IWOI Kabupaten Indramayu, Atim Sawano, SP, menegaskan langkah ini bermula dari banyaknya keluhan pedagang yang resah atas penarikan biaya tanpa landasan hukum yang transparan.

“Pedagang butuh kepastian mengenai kewajiban yang sah. Pemeriksaan objektif dan terbuka dari Inspektorat penting agar persoalan ini tidak berlarut-larut sekaligus menjaga akuntabilitas pelayanan publik,” ujar Atim.

Fokus aduan menyoroti peredaran karcis penarikan yang diterbitkan oleh Ikatan Pedagang Pasar (IPP). IWOI mempertanyakan legalitas karcis tersebut, mengingat penarikan retribusi daerah mestinya mengacu pada regulasi resmi Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Dalam surat tersebut, IWOI mencantumkan nama Kepala Pasar Jatibarang, Samsuri, bersama beberapa staf pasar, yakni Diman (petugas penarik retribusi), Dasir dan Narsita (bidang keamanan), serta Caskani (tenaga alih daya kebersihan). Inspektorat diminta menelusuri alur penugasan personel pasar dalam penarikan karcis IPP tersebut. Kendati demikian, pencantuman nama-nama ini murni bersifat permohonan klarifikasi dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Selain legalitas karcis, IWOI mendesak audit menyeluruh terhadap rantai setoran, pembukuan, hingga laporan pertanggungjawaban uang yang ditarik dari pedagang. Audit ini krusial untuk memastikan apakah dana masuk sebagai pendapatan retribusi daerah atau justru mengalir di luar kas resmi pemerintah.

DPD IWOI Indramayu meminta pihak inspektorat memanggil seluruh pihak terkait—mulai dari pengelola pasar, petugas pemungut, jajaran pengurus IPP, hingga perwakilan pedagang. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi maupun klarifikasi dari pihak Inspektorat Indramayu, Kepala Pasar Jatibarang, maupun pengurus IPP terkait laporan tersebut.

Atim Sawano

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *