Wujudkan Pelayanan Bersih, Polda Jateng Ajak Masyarakat Berani Laporkan Praktik Pungli Oknum Anggota

banner 120x600

SEMARANG. Rajawalinusantaratv.id

— Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif mengenali dan melaporkan setiap dugaan praktik pungutan liar (pungli) maupun pelayanan yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh oknum anggota kepolisian, baik di jalan raya maupun di kantor pelayanan publik.

banner 325x300

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan melalui semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, yang menekankan pentingnya pengawasan publik guna mendorong terwujudnya pelayanan kepolisian yang bersih, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol. Yuliyanto di Mapolda Jateng, Jumat (16/10/2026). Ia menyatakan bahwa partisipasi aktif warga sangat krusial dalam mengidentifikasi dugaan penyimpangan di lapangan.

“Kami mengajak masyarakat untuk aktif melihat, mengenali, dan melaporkan apabila menemukan dugaan pungli oleh oknum anggota Polda Jateng. Jangan hanya diam ketika melihat praktik yang tidak semestinya. Jika menemukan indikasi tersebut, segera laporkan melalui saluran pengaduan resmi agar dapat ditindaklanjuti,” tegas Kombes Pol. Yuliyanto.

Interaksi antara petugas dan masyarakat berlangsung dinamis di berbagai lini, mulai dari penindakan lalu lintas di jalan raya hingga pengurusan dokumen serta laporan administrasi di kantor polisi. Karena itu, masyarakat diharapkan mampu membedakan penerimaan negara resmi yang sah dengan pungutan tanpa dasar hukum.

“Kami berharap masyarakat menjadi mata dan telinga dalam mengawasi tugas kepolisian. Apabila melihat atau mengalami dugaan pungli, mohon catat waktu dan lokasi kejadian, identitas petugas jika diketahui, serta sertakan bukti pendukung jika ada. Informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan akan sangat membantu proses pemeriksaan,” ujarnya.

Kombes Pol. Yuliyanto memastikan setiap laporan yang masuk lewat mekanisme resmi akan diverifikasi dan diproses secara profesional sesuai ketentuan hukum serta kode etik yang berlaku. Ia juga mengimbau warga agar tidak memicu pelanggaran dengan memberi imbalan demi mempercepat urusan.

“Jangan memberikan uang di luar ketentuan resmi hanya karena merasa terpaksa atau ingin urusan cepat selesai. Jika ada permintaan yang mencurigakan, masyarakat berhak menanyakan dasar hukumnya dan melaporkannya. Kami ingin setiap pelayanan kepolisian memberikan kepastian serta kepuasan bagi masyarakat,” imbuhnya.

Menutup keterangannya, Kabid Humas menegaskan pentingnya keberanian kolektif untuk menolak dan melaporkan penyimpangan demi menjaga muruah institusi.

“Mari bersama-sama membangun budaya berani melapor. Partisipasi masyarakat sangat berarti untuk mencegah penyimpangan, memperbaiki mutu pelayanan, dan menjaga integritas institusi. ‘Polisi Bersama Masyarakat’ bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata yang terus kami jalankan,” pungkasnya.

Red.(Suswanto)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *