INDRAMAYU, Rajawalinusantaratv.id
— Proyek pembangunan ruang kelas baru di SMKN 1 Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, menuai sorotan.
Sejumlah pekerja kedapatan beraktivitas di atap bangunan tanpa mengenakan alat pelindung diri (APD) yang memadai.
Berdasarkan pantauan di lapangan pada Senin (12/10/2026), beberapa pekerja tampak melakukan pemasangan di bagian atap tanpa pengamanan dasar, seperti helm proyek (safety helmet), rompi keselamatan, maupun sepatu pengaman. Kondisi ini dinilai mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), mengingat pekerjaan di ketinggian memiliki risiko fatal akibat terpeleset atau terjatuh.
Proyek yang berlokasi di Jalan PU Rancahan, Desa Rancahan, Kecamatan Gabuswetan tersebut dibiayai dari DIPA/DPPA Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak Rp352.581.100. Dari data papan informasi yang terpasang, CV Adipati Indotama tercatat sebagai konsultan perencana.
Namun, identitas kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan target masa kerja belum tercantum secara rinci.
Penerapan K3 di area konstruksi merupakan mandat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Standar keselamatan bukan sebatas pemenuhan syarat administratif, melainkan kewajiban mutlak untuk melindungi nyawa pekerja di lapangan, terutama pada pekerjaan dengan risiko tinggi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana, pihak sekolah, maupun Dinas Pendidikan terkait pengawasan standar K3 di lokasi. Klarifikasi dari pihak-pihak terkait diperlukan guna memastikan apakah pengabaian APD tersebut merupakan kelalaian pengawasan atau ketiadaan penyediaan alat pelindung diri oleh pihak pemborong.
Pembangunan fasilitas pendidikan diharapkan selesai tepat waktu dengan mutu yang baik, tanpa mengorbankan keselamatan dan hak dasar tenaga kerja di lapangan.
Pewarta: Atim Sawano
















