Dana Ketahanan Pangan Rp353 Juta BUMDes Cilalanang Disorot, Kambing Mati dan Dijual, Bukti Fisik Dipertanyakan
INDRAMAYU, Rajawalinusantaratv.id
— Pengelolaan program ketahanan pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cilalanang, Desa Sukaslamet, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, menjadi sorotan.
Pasalnya, penyertaan modal desa yang disebut mencapai Rp353.908.200 tersebut salah satunya digunakan untuk usaha ternak kambing. Namun, dalam perjalanannya muncul sejumlah pertanyaan mengenai keberadaan ternak, jumlah kambing yang mati, kambing yang dijual, hingga bukti fisik dan dokumen pertanggungjawaban program.
Informasi yang dihimpun dari warga menyebutkan, jumlah kambing yang sebelumnya mencapai sekitar 100 ekor kini disebut hanya tersisa sekitar 50 ekor. Sebagian lainnya dikabarkan mati dan sebagian kembali dijual.
Untuk memastikan informasi tersebut, awak media kemudian meminta klarifikasi kepada Ketua BUMDes Cilalanang, Abdul Kosim.
Abdul Kosim membenarkan bahwa modal program ketahanan pangan tersebut bersumber dari Dana Desa yang disalurkan pemerintah desa. Menurutnya, dana digunakan untuk kegiatan jual beli kambing Garut yang diperuntukkan sebagai hewan kurban Idul Adha, serta kegiatan pertanian.
“Digunakan untuk jualan kambing Garut buat kurban Idul Adha dan pertanian,” ujar Abdul Kosim saat dikonfirmasi, Kamis (8/10/2026).
Terkait keputusan membeli kambing, Abdul Kosim menyebut langkah tersebut dilakukan berdasarkan arahan pendamping desa.
“Kenapa digunakan untuk beli kambing karena petunjuk dari pendamping desa jelas,” katanya.
Namun, dalam pelaksanaannya, usaha ternak tersebut disebut mengalami sejumlah kendala.
Abdul Kosim mengungkapkan, 19 ekor kambing disebut mati. Sementara kambing yang masih tersisa kemudian dijual dengan alasan kondisi harga sedang mengalami penurunan.
Dari hasil penjualan tersebut, menurut keterangannya, BUMDes memperoleh uang sekitar Rp20 juta.
Bukti Fisik dan Dokumen Jadi Pertanyaan
Persoalan kemudian mengarah pada aspek transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana.
Saat awak media meminta melihat bukti fisik maupun dokumen pendukung terkait program tersebut, Ketua BUMDes Cilalanang belum dapat menunjukkannya secara langsung.
Abdul Kosim menyebut dokumen yang diperlukan berada di pihak sekretaris BUMDes.
Kondisi ini kemudian menimbulkan sejumlah pertanyaan yang perlu diperjelas, antara lain mengenai berapa jumlah kambing yang sebenarnya dibeli, harga pembelian per ekor, jumlah kambing yang mati, penyebab kematian ternak, jumlah kambing yang dijual, harga penjualan, hingga ke mana uang hasil penjualan tersebut digunakan.
Selain itu, keberadaan aset maupun usaha yang tersisa dari penyertaan modal tersebut juga menjadi hal yang penting untuk diperjelas.
Kepala Desa: Saat Transfer Dana, Saya Sedang Diskorsing
Sementara itu, Kepala Desa Sukaslamet, Rajudin, memberikan penjelasan mengenai proses penyaluran modal kepada BUMDes.
Rajudin mengatakan, saat dana ditransfer ke rekening BUMDes, dirinya sedang menjalani skorsing sehingga tidak mengetahui secara langsung proses transfer tersebut.
“Pada waktu itu saya lagi kena skorsing dan untuk mengurus pemerintah diganti oleh PLH. Jadi ketika transfer ke rekening BUMDes saya tidak tahu,” ujar Rajudin.
Setelah kembali aktif sebagai Kuwu Desa Sukaslamet, Rajudin mengaku kemudian menanyakan kepada pengurus BUMDes mengenai penggunaan dana tersebut.
“Saya tanyakan ke BUMDes buat apa uangnya. Dijawab katanya buat beli kambing,” katanya.
Rajudin mengaku kemudian menyampaikan pandangannya agar program ketahanan pangan juga diarahkan pada sektor pertanian.
“Saya bilang tidak cocok, buat tanam padi saja,” ujarnya.
Menurut informasi yang diterimanya, jumlah kambing yang sebelumnya disebut mencapai sekitar 100 ekor kemudian tersisa sekitar 50 ekor.
“Yang tadinya kambingnya ada 100 ekor tinggal 50, sisanya buat sawah saja,” kata Rajudin.
Mengenai pembangunan kandang, Rajudin mengaku tidak mengetahui secara rinci besaran anggaran yang digunakan.
“Saya tidak tahu buat biaya bikin kandang kambing berapa. Saya tidak tahu. Yang saya tahu buat peternakan dan pertanian,” ujarnya.
Rp353 Juta Bukan Angka Kecil, Pertanggungjawaban Harus Jelas
Program tersebut diketahui berkaitan dengan penyertaan modal desa kepada BUMDes Cilalanang dengan nilai sekitar Rp353.908.200.
Besarnya nilai tersebut membuat aspek transparansi dan pertanggungjawaban menjadi perhatian. Terlebih, penggunaan dana untuk usaha peternakan seharusnya dapat ditelusuri melalui dokumen pendukung, mulai dari pembelian ternak, jumlah dan jenis ternak, biaya pembuatan kandang, biaya pemeliharaan, laporan kematian ternak, transaksi penjualan, hingga penggunaan uang hasil penjualan.
Apalagi muncul perbedaan informasi mengenai jumlah kambing dan kondisi aset ternak yang dibiayai melalui program tersebut.
Karena itu, diperlukan penjelasan yang lebih terbuka agar publik dapat mengetahui secara jelas perjalanan dana sebesar Rp353 juta tersebut.
Bukan hanya soal kambing berapa yang dibeli, tetapi juga harus terang: berapa yang mati, berapa yang dijual, berapa nilai penjualannya, berapa yang tersisa, dan bagaimana seluruh hasil usaha tersebut dipertanggungjawabkan.
Masyarakat pun berharap pemerintah desa dan pengurus BUMDes dapat membuka informasi pengelolaan program ketahanan pangan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Transparansi menjadi penting agar program yang menggunakan uang desa tidak berhenti pada laporan administratif semata, tetapi dapat dibuktikan melalui aset, kegiatan, dokumen, dan hasil usaha yang jelas.
Dengan demikian, polemik mengenai Rp353 juta dana ketahanan pangan BUMDes Cilalanang dapat dijawab secara terang-benderang dan tidak menyisakan ruang bagi dugaan maupun pertanyaan di tengah masyarakat.
Sampai berita ini diterbitkan, keterangan mengenai dokumen pembelian kambing, rincian kematian ternak, transaksi penjualan, serta penggunaan hasil penjualan masih perlu diperjelas oleh pihak terkait.
Red/Atim Sawano
















