BIMTEK DESA PETARUKAN KE YOGYAKARTA: PENINGKATAN KAPASITAS ATAU PEMBOROSAN ANGGARAN? PUBLIK MINTA TRANSPARANSI

banner 120x600

PEMALANG | Rajawalinusantaratv.id

— Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa se-Kecamatan Petarukan yang berlangsung di Yogyakarta pada 28–29 Agustus 2026 kini menjadi sorotan.

banner 325x300

Kegiatan yang seharusnya berorientasi pada peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan negara justru memunculkan sejumlah pertanyaan publik. Salah satunya: mengapa peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan hingga ke luar daerah?

Pertanyaan tersebut semakin relevan ketika pemerintah terus mendorong prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Ke Yogyakarta, Apa Nilai Tambahnya?

Publik berhak mengetahui alasan konkret di balik pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi Bimtek.

Apakah terdapat materi khusus? Apakah narasumber yang didatangkan memiliki kompetensi tertentu yang tidak tersedia di Pemalang? Ataukah terdapat fasilitas pembelajaran tertentu yang menjadi alasan utama kegiatan harus dilaksanakan di luar daerah?

Jika substansi kegiatan hanya berkaitan dengan administrasi dan tata kelola keuangan desa, pertanyaan mengenai efektivitas biaya dibandingkan manfaat menjadi sesuatu yang wajar untuk disampaikan.

Sebab, kegiatan serupa secara prinsip dapat saja dilaksanakan di wilayah Kabupaten Pemalang dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah maupun tempat pertemuan yang tersedia.

Ada Biaya Transportasi dan Akomodasi

Pelaksanaan Bimtek di luar daerah tentunya berkaitan dengan sejumlah komponen biaya, mulai dari transportasi, penginapan, konsumsi hingga kebutuhan operasional kegiatan.

Besaran anggaran dan sumber pembiayaan inilah yang perlu dibuka secara transparan kepada publik.

Berapa total anggarannya? Dari mana sumber dananya? Siapa penyelenggaranya? Berapa jumlah peserta? Berapa biaya per peserta? Dan apa saja fasilitas yang diterima peserta selama kegiatan berlangsung?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar masyarakat dapat menilai apakah penggunaan anggaran benar-benar sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Jangan Sampai Bimtek Hanya Menjadi Rutinitas

Bimtek seharusnya menghasilkan peningkatan kapasitas yang nyata.

Setelah mengikuti kegiatan, aparatur desa idealnya mampu meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa.

Karena itu, publik juga patut mengetahui output konkret dari kegiatan tersebut.

Apakah peserta memperoleh sertifikat? Modul atau bahan pembelajaran? Pendampingan pasca-Bimtek? Atau indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan?

Jangan sampai kegiatan peningkatan kapasitas justru berhenti pada perjalanan, hotel, ruang pertemuan, foto bersama, dan sertifikat.

Anggaran Keluar Daerah, Ekonomi Lokal Pemalang Kehilangan Potensi

Persoalan lainnya adalah dampak ekonomi.

Jika kegiatan dilaksanakan di Pemalang, anggaran untuk penginapan, konsumsi, transportasi lokal, sewa tempat, hingga kebutuhan pendukung lainnya berpotensi berputar di daerah dan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM serta sektor jasa lokal.

Namun ketika kegiatan dibawa ke Yogyakarta, sebagian perputaran ekonomi tersebut otomatis terjadi di luar Kabupaten Pemalang.

Bukan berarti kegiatan luar daerah dilarang. Namun alasan dan manfaatnya harus jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Camat dan Penyelenggara Perlu Buka Data

Hingga berita ini ditayangkan, sejumlah pertanyaan publik tersebut masih membutuhkan jawaban resmi.

Rajawalinusantaratv.id mendorong pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka, terutama mengenai:

1. Dasar hukum pelaksanaan Bimtek.
2. Sumber anggaran yang digunakan.
3. Total nilai anggaran kegiatan.
4. Jumlah peserta dan biaya per peserta.
5. Nama serta legalitas pihak penyelenggara.
6. Dasar pertimbangan memilih Yogyakarta.
7. Materi dan narasumber kegiatan.
8. Output serta evaluasi setelah Bimtek.
9. Rincian fasilitas yang diterima peserta.
10. Mekanisme pengadaan atau pembayaran apabila menggunakan anggaran pemerintah desa.

Keterbukaan informasi tersebut penting untuk mencegah munculnya spekulasi sekaligus memastikan seluruh proses penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan.

Redaksi: Ini Pertanyaan Publik, Bukan Vonis

Rajawalinusantaratv.id menegaskan bahwa pemberitaan ini bukanlah tuduhan bahwa telah terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum.

Sorotan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers dan bentuk pertanyaan publik terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara/desa.

Apabila seluruh proses telah sesuai ketentuan, pihak Kecamatan Petarukan maupun penyelenggara tentu memiliki ruang untuk menjelaskan dan menunjukkan dasar serta pertanggungjawabannya kepada masyarakat.

Rajawalinusantaratv.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi Camat Petarukan, pemerintah desa peserta Bimtek, penyelenggara, maupun pihak lain yang terkait.

Publik kini menunggu satu hal sederhana:

Bimtek ini sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa—atau ada alasan lain mengapa harus dilaksanakan jauh dari Kabupaten Pemalang?

Halim
Rajawalinusantaratv.id

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *