INDRAMAYU, RajawalinusantaraTV.id
– Dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan pangan di Desa Sukra, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, kian menjadi sorotan. Tidak hanya soal hilangnya hak bantuan berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM), warga kini juga mengungkap dugaan adanya pemaksaan pilihan bantuan yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Sukra.
Seorang warga RT 03 RW 04 Dusun Kedondong mengaku keluarganya menjadi korban dugaan manipulasi data. Saudaranya yang bekerja di Bandung namun masih tercatat sebagai warga Desa Sukra secara administrasi, disebut tidak dapat mengambil bantuan sosial periode Mei 2026 meski namanya masih terdaftar sebagai penerima dalam aplikasi penyaluran bansos.
Menurut keterangan warga, saat hendak mengambil bantuan, petugas menyampaikan bahwa bantuan hanya dapat diambil langsung oleh penerima yang bersangkutan dan tidak boleh diwakilkan. Namun yang membuat keluarga tersebut terkejut, beberapa waktu kemudian status bantuan di aplikasi berubah menjadi “Sudah Diambil”, padahal penerima yang sah mengaku sama sekali belum pernah menerima bantuan tersebut.
“Kami sangat kecewa. Katanya tidak boleh diwakilkan, tapi kenapa bantuan bisa berubah status menjadi sudah diambil? Kalau memang belum kami terima, siapa yang mengambil? Kami menduga ada yang tidak beres dalam proses penyaluran bantuan ini,” ujar warga kepada awak media, Sabtu (18/7/2026).
Persoalan semakin memanas ketika keluarga penerima mendatangi Balai Desa Sukra untuk meminta penjelasan. Alih-alih memperoleh kepastian mengenai keberadaan bantuan yang hilang, warga mengaku justru diminta memilih antara tetap menerima bantuan pangan atau beralih ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih.

“Kami diminta memilih salah satu. Padahal kami memahami bahwa hak kami mengikuti data pemerintah pusat. Jangan sampai masyarakat dipaksa kehilangan hak yang seharusnya diterima,” ungkap warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Jika benar terjadi, praktik tersebut dinilai bertentangan dengan mekanisme penyaluran bantuan pangan yang berlaku. Program bantuan pangan dan kepesertaan KKS memiliki ketentuan tersendiri sehingga tidak dapat serta-merta dipertukarkan tanpa dasar kebijakan yang jelas.
Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah warga lainnya. Mereka mengaku namanya masih tercantum sebagai penerima bantuan dalam aplikasi, namun ketika hendak mengambil haknya, bantuan disebut telah diterima pihak lain atau sudah tidak tersedia.
“Nama saya masih ada di data, tetapi bantuan katanya sudah diambil. Saya hanya ingin hak saya diberikan sesuai data. Jangan sampai hak masyarakat kecil hilang begitu saja,” tegas warga lainnya.
Munculnya berbagai pengaduan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka. Siapa yang sebenarnya menerima bantuan yang tercatat telah disalurkan? Mengapa status bantuan berubah menjadi sudah diterima sementara penerima yang sah mengaku belum pernah mengambilnya? Dan apa dasar kebijakan yang diduga mengharuskan warga memilih antara bantuan pangan dan KKS?
Warga mendesak Inspektorat Kabupaten Indramayu, Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi dan audit menyeluruh terhadap proses penyaluran bantuan di Desa Sukra. Mereka berharap seluruh dugaan tersebut diusut secara transparan agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Sukra belum memberikan keterangan atau tanggapan resmi terkait berbagai tudingan yang disampaikan warga. Redaksi RajawalinusantaraTV.id tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak Pemerintah Desa Sukra maupun instansi terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
ATIM SAWANO
















