GRIB Jaya Pemalang Siapkan Aksi Unjuk Rasa, Soroti Jabatan Plt dan Transparansi Pemerintahan
PEMALANG. Rajawalinusantaratv.id
– Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya) Kabupaten Pemalang berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Pemalang pada Senin, 15 Juni 2026.
Sedikitnya 500 anggota dan simpatisan organisasi tersebut dijadwalkan turun ke jalan untuk menyampaikan berbagai aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Aksi yang akan dimulai pukul 09.00 WIB itu disebut sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus pelaksanaan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wakil Ketua I DPC GRIB Jaya Kabupaten Pemalang, Jabidi, mengatakan bahwa salah satu fokus utama tuntutan dalam aksi tersebut adalah percepatan pengisian sejumlah jabatan strategis yang hingga kini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt) maupun pejabat sementara.
“Kami mendorong Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk segera menetapkan pejabat definitif pada posisi-posisi strategis agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif, memiliki kepastian hukum, serta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” ujar Jabidi saat ditemui di Sekretariat GRIB Jaya di Kaligelang, Kecamatan Taman, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang dan Direktur RSUD dr. M. Ashari merupakan dua posisi penting yang perlu segera diisi secara definitif. Keberadaan pejabat definitif dinilai sangat penting untuk memperkuat kinerja organisasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.
Selain kedua jabatan tersebut, GRIB Jaya juga mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan pengisian sejumlah posisi strategis lainnya yang hingga saat ini masih kosong atau hanya dijabat oleh pejabat sementara.
Dalam aksi nanti, massa juga akan menyuarakan penolakan terhadap berbagai bentuk maladministrasi, penyalahgunaan kewenangan, serta praktik birokrasi yang dinilai berpotensi menghambat pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Terkait pengangkatan Direktur RSUD dr. M. Ashari, Jabidi menegaskan bahwa kewenangan tersebut mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk menetapkan pejabat sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain isu pengisian jabatan, GRIB Jaya juga menuntut adanya transparansi yang lebih terbuka dalam seluruh tahapan proyek pemerintah daerah. Mulai dari proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan hingga pengawasan proyek, menurut mereka, harus dapat diakses dan diketahui publik secara jelas.
“Transparansi sangat penting untuk mencegah munculnya dugaan praktik jual beli proyek, intervensi kepentingan tertentu, maupun penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah,” tegasnya.
Menanggapi rencana aksi tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, Endro Johan Kusuma, menyarankan agar konfirmasi lebih lanjut mengenai persoalan kepegawaian dilakukan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pemalang.
“Saran: wawancara ke Ka BKPSDM saja bro. Dapur masaknya di BKPSDM. Silakan lebih obyektif,” tulis Endro dalam pesan singkat kepada wartawan.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Kepala BKPSDM Kabupaten Pemalang, Khaeron, belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan maupun rencana aksi yang akan digelar oleh GRIB Jaya.
Aksi yang diperkirakan melibatkan ratusan peserta tersebut diprediksi akan menjadi perhatian publik karena mengangkat isu strategis terkait tata kelola pemerintahan, pengisian jabatan penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Suswanto
