Soroti Dugaan Sambungan Listrik Ilegal di Pasar Malam Patrol, Ketua IWOI Indramayu Desak PLN Bertindak

banner 120x600

INDRAMAYU, Rajawalinusantaratv.id

– Aktivitas pasar malam di Desa Patrol Induk, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, menuai sorotan tajam. Kegiatan hiburan rakyat tersebut diduga menggunakan sambungan arus listrik tanpa hak atau tidak sesuai prosedur resmi.

banner 325x300

Persoalan ini mencuat setelah awak media melakukan penelusuran dan konfirmasi kepada seorang pria yang disebut dengan panggilan Lurah di lokasi kegiatan, Selasa, 17 November 2026. Saat dimintai keterangan terkait asal penyelenggara dan teknis kelistrikan, pria tersebut menyebut bahwa pengelola pasar malam berasal dari Klaten, Jawa Tengah, sementara instalasi listrik dikerjakan oleh pihak dari Haurgeulis dengan klaim telah mengantongi izin.

“Ini dari Klaten. Kalau instalasi listrik yang memasang juga dari Haurgeulis karena kami sudah izin,” ucap pria yang dipanggil Lurah tersebut kepada awak media.

Menanggapi situasi tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPD IWOI) Kabupaten Indramayu, Atim Sawano, S.P., angkat bicara. Ia menyayangkan jika benar terjadi praktik penggunaan arus listrik di luar ketentuan resmi untuk kepentingan komersial maupun hiburan publik.

Menurut Atim, aspek legalitas dan standar keselamatan instalasi listrik adalah harga mati yang tidak bisa ditawar, mengingat pasar malam merupakan ruang publik yang ramai dikunjungi warga.

“Ini bukan persoalan sepele. Selain menyangkut hak atas energi listrik, keselamatan masyarakat dan pengunjung di sekitar lokasi juga menjadi taruhannya. Penyelenggara harus terbuka menjelaskan dari mana sumber listriknya dan memastikan pemasangannya sesuai aturan,” tegas Atim.

Atim pun mendesak pihak PLN untuk segera turun ke lapangan guna melakukan pengecekan fisik terhadap jaringan dan sumber arus listrik yang digunakan di lokasi pasar malam tersebut.

Secara regulasi, penyalahgunaan tenaga listrik memiliki konsekuensi hukum yang berat. Merujuk Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum terancam pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda maksimal Rp2,5 miliar.

Selain itu, ketentuan pidana pencurian dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (yang mulai berlaku efektif 2 Januari 2026) juga memuat ancaman penjara paling lama lima tahun atau denda kategori V, bergantung pada hasil pembuktian unsur pelanggaran oleh aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN belum memberikan keterangan resmi terkait status sambungan listrik di pasar malam Desa Patrol Induk. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak penyelenggara pasar malam, teknisi pemasang instalasi, PLN, maupun pemerintah desa setempat agar publik mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang.

Redaksi

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *