JAKARTA, RajawalinusantaraTV.id
– Pergantian Menteri Keuangan Republik Indonesia diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan pemerataan pembangunan hingga ke daerah.
Presiden Prabowo Subianto telah melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam pernyataan awalnya, Suahasil menegaskan komitmen untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN serta memastikan anggaran negara mendukung program prioritas pemerintah.
Menanggapi pergantian tersebut, Pakar Hukum Internasional dan ekonom Prof. Sutan Nasomal, SH., MH., yang juga Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), menyampaikan harapan agar Menkeu baru mampu menghadirkan kebijakan fiskal yang memperkuat perekonomian nasional sekaligus memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan daerah.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, kebijakan fiskal nasional memiliki peran strategis dalam memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di pusat, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat di berbagai daerah.
“Kita berharap Menteri Keuangan yang baru membawa harapan baru bagi daerah. Kebijakan keuangan negara harus mampu memperkuat hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih adil, merata, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Prof. Sutan Nasomal, Rabu (17/9/2026).
Ia menilai setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, kebutuhan, dan tantangan pembangunan yang berbeda. Karena itu, kebijakan fiskal dan transfer ke daerah menurutnya perlu mempertimbangkan aspek kebutuhan pembangunan, kemampuan fiskal, luas wilayah, jumlah penduduk, serta kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional.
“Keadilan pembangunan bukan berarti semua daerah mendapatkan perlakuan yang sama persis, tetapi setiap daerah mendapatkan dukungan yang proporsional sesuai kebutuhan dan karakteristiknya. Daerah dengan tantangan geografis, infrastruktur, maupun keterbatasan fiskal tentu membutuhkan perhatian dan kebijakan afirmatif,” katanya.
Prof. Sutan juga mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah agar pemerintah daerah memiliki ruang yang cukup untuk mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan negara.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu diperkuat dalam penyusunan kebijakan fiskal. Masukan dari pemerintah daerah dinilai penting agar kebijakan nasional tidak hanya tepat secara makro, tetapi juga efektif ketika diterapkan di lapangan.
Selain itu, kebijakan fiskal diharapkan semakin diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif di daerah, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, UMKM, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Daerah jangan hanya dipandang sebagai penerima kebijakan dari pusat. Daerah adalah bagian penting dari mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika daerah tumbuh kuat, maka ekonomi nasional juga akan semakin kuat,” tegasnya.
Harapan terhadap Rupiah dan Ekonomi Nasional
Terkait nilai tukar dan posisi rupiah terhadap dolar AS, Prof. Sutan menyampaikan keyakinannya bahwa kebijakan ekonomi dan fiskal yang tepat dapat memperkuat fundamental perekonomian Indonesia.
Ia berharap Menkeu Suahasil Nazara mampu mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kepercayaan terhadap perekonomian nasional, serta menciptakan kondisi yang mendukung penguatan rupiah.
Pernyataan mengenai kemampuan “mengalahkan dolar” merupakan pandangan dan harapan Prof. Sutan, bukan kepastian mengenai arah nilai tukar. Pergerakan rupiah sendiri dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi domestik, kebijakan moneter, arus modal, serta perkembangan ekonomi global.
“Harapan kita sederhana: kehadiran Menteri Keuangan yang baru benar-benar menjadi energi baru dalam membangun hubungan pusat dan daerah yang lebih kuat. Fiskal negara harus menjadi instrumen pemerataan, bukan sekadar instrumen pengendalian anggaran,” ujar Prof. Sutan.
Ia berharap kebijakan Menteri Keuangan yang baru dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, stabilitas fiskal, penguatan ekonomi daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(Suswanto)
**Selamat mengemban amanah kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara.**
