Media rajawalinusantaratv.id
Kabar terbaru Negara sudah memiliki hutang lebih dari 8000 triliun rupiah, belum termasuk hutang BUMN dan sektor swasta yang pasti harus dibayar. Solusi nya mungkin dengan menaikan harga BBM atau menambah beban pajak, serta mahal nya Perijinan yang dibebankan kepada masyarakat
Pada awal Januari 2025, Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap Ke-3 dengan rincian sebagai berikut:
Balita usia 0-6 tahun: Rp. 750.000
Ibu hamil: Rp. 750.000
Usia 25-40 tahun: Rp. 700.000
Siswa SD: Rp. 225.000
Siswa SMP: Rp. 225.000
Siswa SMA: Rp. 500.000
Lansia: Rp. 600.000
Penyandang disabilitas: Rp. 600.000
Daftarkan diri Anda segera! Akses melalui website resmi Kementerian Sosial. Batas pendaftaran hingga 28 Februari 2025. Pendaftaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) akan dikonfirmasi dalam waktu 1×24 jam setelah pendaftaran.
Namun, PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH, MH mengingatkan pemerintah pusat, DPR RI, DPD RI, dan Presiden RI untuk berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan yang dapat membebani masyarakat dengan masalah hutang negara, terutama yang berisiko menciptakan utang jangka panjang yang harus ditanggung oleh anak cucu kita. Suku bunga pinjaman yang tinggi juga akan sangat memberatkan anggaran negara.
Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan gaji bulanan yang jelas halal. Bantuan semacam ini, meskipun penting, tidak akan memberikan solusi jangka panjang yang nyata. Pemerintah harus lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH, MH juga menyoroti kesulitan ekonomi yang dihadapi banyak masyarakat, yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, bahkan untuk makan. Oleh karena itu, beliau menghimbau kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berperan aktif dalam menasehati pemerintah agar tidak mengambil kebijakan yang justru merugikan rakyat dan negara.
Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, masyarakat yang sudah berkeluarga membutuhkan biaya sekitar 6 juta rupiah per bulan, karena harus menanggung biaya kontrakan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Jika pemerintah tidak dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan gaji yang memadai, PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH, MH khawatir bahwa kemiskinan akan semakin meluas, serta dapat berdampak buruk bagi masa depan Indonesia.
Pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan-kebijakan instan. Setiap keputusan harus dikaji dampaknya secara mendalam, agar tidak merugikan masyarakat dalam jangka panjang.
PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH, MH juga mendorong kerjasama dengan negara-negara Eropa dan Timur Tengah untuk membuka peluang-peluang ekonomi baru yang dapat meningkatkan perekonomian nasional. Terlebih lagi, sektor pertanian dan perikanan memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan dengan lebih serius. Nelayan, khususnya, membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah untuk memaksimalkan potensi lautan Indonesia.
Akhir kata, PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH, MH mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah anugerah yang harus disyukuri dan dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita harus berfokus pada kebijakan yang memberikan manfaat langsung dan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Narasumber: PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH, MH
